Network
PR BOGOR - Kondisi negara Myanmar pascafaksi militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan Myanmar menciptakan konflik di dalam negara tersebut.
Meski dikuasai militer, namun masyarakat sipil menolak atas kekuasaan tersebut. Persoalan yang terjadi di Myamar tak luput menjadi sorotan Internasional.
Negara-negara ASEAN termasuk Indonesia, turut serta mendukung upaya penyelesaian konflik di Myanmar secara damai dengan diplomasi antar negara.
Baca Juga: ROC Berada di Peringkat ke-4 Klasemen Sementara Olimpiade Tokyo 2020, Negara Apakah Itu?
Hal itu sebagaimana dikatakan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon yang dilansir PikiranRakyat-Bogor.com dari laman dpr.go.id, Rabu 28 Juli 2021.
Menurut Fadli Zon, tindakan pengambilalihan paksa pemerintahan Myanmar oleh militer tersebut merupakan bentuk kemunduran domokrasi di negeri Seribu Paoda itu.
"Akibatnya, banyak warga sipil jadi korban dan terjadi krisis kemanusiaan," ucap Fadli Zon.
Kondisi di Myanmar juga menjadi taruhan keberadaan ASEAN sebagai lembaga antar bangsa yang menaungi kawasan Asia Tenggara.
Untuk itu, kata Fadli Zon, dunia internasional menanti kiprah Myanmar mengatasi persoalan tersebut. Ia pun menyadari, tantangan menyelesaikan konflik juga menghambat perdamaian di Myanmar.
Dimana adanya ketidaksamaan persepsi antara negara-negara ASEAN dalam memandang kasus Myanmar, serta prinsip non interference (tidak ikut campur. red) oleh negara-negara ASEAN.
Baca Juga: Jadwal Bulu Tangkis Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 Hari Ini Rabu, 28 Juli 2021
Fadli Zon, mengatakan, BKSAP sudah lebih dulu memperhatikan isu-isu yang tengah berkembang di Myanmar, khususnya terkait advokasi kasus Rohingya.
Sedangkan pada titik ini, BKSAP menilai sikap tidak ikut campur yang dilakukan negara ASEAN lainnya seharusnya tidak dimaknai bahwa ASEAN sebagai lembaga tersendiri.
Menurut Fadli, lembaga parlemen di negara ASEAN juga sebaiknya tidak bersikap pasif atas situasi di Myanmar atau menutup mata terhadap kondisi urusan rumah tangga ASEAN.
Baca Juga: 5 Makanan yang Harus Dikonsumsi usai Sembuh dari Covid-19
"Secara dinamis dan progresif, parlemen di negara-negara ASEAN punya posisi strategis menjadi peacemaker sesuai kapasitas dan mandat politik yang dimiliki," ucap dia.
BKSAP sebagai ujung tombak diplomasi parlemen mempunyai mandat membantu diplomasi negara melaksanakan diplomasi antara parlemen, kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
"Kami pun berupaya memasukkan isu Myanmar sebagai outcome document di berbagai organisasi parlemen dunia," ujar Fadli Zon.
Baca Juga: Billie Eilish Dihujani Komentar Negatif dari Netizen, Ini yang Dilakukan sang Pelantun 'Bad Guy'
BKSAP akan mendukung pemerintah menjadi peace maker, problem solver dan bridge builder untuk dapat menyelesaikan krisis di Myanmar.
"Serta mempercepat pelaksanaan lima poin Konsensus ASEAN untuk Perdamaian di Myanmar," ucapnya.
Berikut lima poin konsensus yang dimaksud:
1. Kekerasan harus segera dihentikan
2. Dialog konstruktif antara semua pihak terkait
3. Utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi
4. ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan
5. Utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar
Baca Juga: Live Streaming Indosiar Olimpiade Tokyo Badminton Rabu 28 Juli 2021, Perempat Final Ganda Campuran!
Demikian disampaikan Fadli Zon, saat memberikan pandangan secara virtual BKSAP dengan tema “Peran DPR RI dalam mendorong Pelaksanaan 5 poin Konsensus ASEAN untuk Perdamaian di Myanmar” pada Selasa 27 Juli 2021.
Sementara, dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera, mengapresiasi pemerintah yang telah berinisiatif mengumpulkan para pemimpin ASEAN. Untuk menuliskan kelima konsensus tersebut.
Ia pun berharap konsensus itu tidak hanya tertulis di kertas saja, tapi diharapkan dapat terealisasi di lapangan agar konflik dan krisis di Myanmar tidak berkepanjangan.***
