Network
PR BOGOR - Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers terkait dengan kondisi Indonesia terkini, khususnya hal penting yang menyangkut masalah yang menimpa Partai Demokrat. Hal ini disampaikannya sesuai rapat pimpinan (Rapim) DPP Partai Demokrat.
AHY menyebut, berdasarkan kesaksian sejumlah pihak, ada upaya dari pejabat di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hendak merebut Partai Demokrat.
AHY mengaku pihaknya telah mencium gejala tersebut sejak satu bulan yang lalu. Akan tetapi, AHY mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin seorang pejabat pemerintahan melakukan cara yang ia sebut ‘tidak beradab’ tersebut.
“Sebenarnya kami sudah mencium gejala ini sejak 1 bulan yang lalu. Pada awalnya kami menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka,” kata AHY, seperti dilansir PRBogor.com dari kanal YouTube Agus Yudhoyono pada Senin, 1 Februari 2021.
Menyoroti hal tersebut, aktivis Mohamad Guntur Romli ikut menanggapi isu kudeta atau pengambilan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
Guntur Romli merasa heran dengan isu politik di internal Partai Demokrat tapi dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Mudah Sekali! Cek Nama Penerima Bansos Tunai BLT Rp 300 Ribu bagi Warga DKI Jakarta
Guntur Romli pun mempertanyakan apakah isu ini dalam rangka panjat sosial (pansos) atau licik.
“Gosip-gosip politik dan konflik internal di Demokrat, tapi dikait-kaitkan dengan Presiden Jokowi, ini Pansos atau Licik?,” kata Guntur Romli dikutip PRBogor.com dari Twitter @GunRomli, Selasa, 2 Februari 2021.
Menurutnya, dalam demokrasi keluhan dari seorang kader adalah hal biasa. Akan tetapi kalau langsung menuduh ada kudeta artinya menutup perbedaan.
“Dalam demokrasi, gerundelan orang itu biasa, apalagi keluhan kader, klau itu langsung dituduh mau kudeta bla bla ini namanya menutup perbedaan,” ujar Guntur Romli.
Lanjutnya, sikap yang ditunjukan petinggi Partai Demokrat tersebut merupakan karakter bawa perasaan (baper).
Ia pun mengirimkan nada sindiran terhadap kondisi Pantai Demokrat saat ini.
Baca Juga: Ada Rencana Gunakan Kereta Api Jarak Jauh di Tengah Pandemi? Ingat, 6 Syarat Ini Wajib Terpenuhi
“Ini bukan cuma karakter baper tapi potensi jadi orang tiran. Demokrat tanpa orang demokrat,” ucapnya.
Ia juga menilai bahwa istilah kudeta tidak tepat karena disebutkan orang-orang yang hendak mengambil alih paksa partai dari pihak luar.
“Pake istilah kudeta, tapi yang disebut orang-orang yang sudah mantan dan orang luar, padahal kudeta mestinya dari dalam, meski bisa jadi pake tangan luar, misalnya dulu kudeta pake KPK, kalau gosip kudeta sekarang ini gimana?,” tuturnya.
Menurutnya, apabila dilakukan oleh orang dalam maka dapat disebut kudeta.
Ia juga mempertanyakan isu kudeta yang terjadi saat ini di tubuh Partai Demokrat.
“Jangan-jangan produk halu orang sakau nyabu,” tutur dia.***
Gosip2 politik & konflik internal di Demokrat, tapi dikait-kaitkan dengan Presiden Jokowi, ini Pansos atau Licik?— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) February 2, 2021
