PRMN, Jakarta - Tim hukum pasangan calon (paslon) capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berbicara mengenai jalannya sidang sengketa Pilpres 2024 yang dihadiri oleh keempat menteri Kabinet Indonesia Maju di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 5 April 2024.
Keempat menteri yang hadir di antaranya yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Menurut salah satu pengacara Anies-Muhaimin, Heru Widodo, ia masih mencurigai bantuan sosial (bansos) yang digunakan untuk kepentingan Pilpres 2024.
"Saya mencurigai bansos yang dibagikan sepanjang awal tahun 2024 ini digunakan untuk kepentingan elektoral. Kita lihat pembagiannya hanya di beberapa daerah saja. Ketika pembagian bansos ini menguntungkan salah satu peserta maka ini kita dalilkan sebagai gugatan," ucap Heru.
Heru juga berkata cara seperti ini bakal diterapkan serupa di Pilkada 2024 nanti. "Kami takutnya kalau tidak diluruskan soal penggunaan bansos ini, nantinya akan diterapkan oleh para petahana yang ikut lagi dalam Pilkada," jelasnya.
Todung Mulya Lubis: Ada Upaya Politisasi Bansos Langsung dari Presiden Jokowi
Sementara itu, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis merespons soal penjelasan mekanisme bansos yang cukup bagus dari keempat menteri yang hadir dalam sidang MK hari ini, namun ia tetap memberikan catatan khusus tentang penyalurannya yang dinilai bermuatan politis karena bertepatan dengan Pilpres 2024.
"Penjelasannya lebih banyak ke fundamental economy. Bansos dijelaskan oleh mereka dengan berkata sudah cukup mencakup semuanya. Namun, bagi kami persoalan dalam sidang MK ini lebih tepatnya implementasinya apakah penyaluran bansos mendekati di Pilpres 2024. Kenapa di bulan Januari dan Februari begitu masif sekali bagi-bagi bansos? Itu yang kami gugat," tegas Todung.
Todung juga mengomentari soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hadir langsung dalam pembagian bansos di beberapa tempat, salah satunya di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
"Ini pertama kali seorang Presiden langsung membagikan bansos ke masyarakat, dan momennya saat (kampanye) Pilpres," ujar pengacara tim Ganjar-Mahfud ini.
Ia mencatat kunjungan langsung Jokowi sebanyak 28 kali ke Jawa Tengah dan 10 kali ke Jawa Barat bertepatan dengan kampanye Pilpres 2024. "Sisanya Presiden Jokowi kunjungan di tempat lain," terangnya.
Dalam gelaran sidang sengketa Pilpres 2024 di MK, salah satu menteri yaitu Tri Rismaharini menjelaskan bahwa bansos yang dibagikan kepada masyarakat untuk mengatasi beberapa permasalahan, salah satunya masyarakat yang terdampak bencana El Nino.
Menurutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp79,2 triliun untuk tahun 2024. Risma berkata sebagian besar dana, sekitar Rp78 triliun atau 98,54 persen, dialokasikan untuk belanja bantuan sosial.
Baca Juga: Airlangga Sebut Bansos BLT El Nino Bukan untuk Menangkan Prabowo-Gibran: agar Warga Miskin Terbantu
Risma kemudian berujar bahwa belanja bantuan sosial ini mencakup program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), tanpa melupakan bantuan-bantuan khusus seperti yang ditujukan kepada lansia tanpa keluarga dan anak disabilitas yatim selama terjadi El Nino sejak September 2023 lalu.***