PR BOGOR - Perihal adanya rencana pemerintahuntuk memindahkan Ibu Kota Negara, dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan Jakarta akan tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi.
Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam konferensi Berlin Questions yang diunggah di akun Instagram Pemprov DKI Jakarta, @dkijakarta, pada Senin 30 Agustus 2021.
"Jadi, semua cabang pemerintahan yang berhubungan dengan bisnis, yang berhubungan dengan ekonomi akan tetap berada di Jakarta," kata Anies Baswedan.
Baca Juga: Ini Perbedaan antara ANBK Online dan Semi-Online yang Akan Segera Digelar Kemendikbud
Anies mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara hanya akan memindahkan unsur-unsur administratif, tetapi tidak dengan aktivitas perekonomian.
Dia pun percaya diri pusat perekonomian akan tetap berada di Jakarta.
"Jakarta akan tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi, markas segala jenis ada di sini, bahkan dengan rencana relokasi ke Kalimatan, tidak ada rencana merelokasi cabang pemerintahan apa pun yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi," ujarnya.
Lebih lanjut, Anies mengungkapkan saat ini Jakarta merupakan hasil dari evolusi 300 tahun pusat peradaban.
Menurutnya, evolusi tersebut yang kemudian membentuk Jakarta berkembang menjadi pusat ekonomi Indonesia.
"Jadi, jaringan yang dikembangkan Jakarta akan selalu ada, karena ini bukan hasil dari kebijakan pemerintah, tapi ini adalah hasil dari sejarah panjang evolusi di kota kita dan juga di negara kita," ujar Anies.
"Dari kami sebagai orang yang mengelola kota Jakarta, tantangan kami tidak akan berkurang, bahkan jika ibu kota dipindahkan," pungkasnya.
Diketahui, Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan Timur, kini sudah semakin matang untuk diwujudkan.
Berbagai langkah sudah diupayakan pemerintah, mulai dari perencanaan desain Istana Negara, yang sebelumnya sudah ditunjukan Presiden Joko Widodo dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.
Bahkan saat ini pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Biro Humas, Paryono, ia mengatakan lembaganya sudah ditugaskan untuk memetakan data-data pegawai negeri sipil (PNS) yang akan pindah ke ibu kota negara yang baru.
Karena tak main-main, pemindahan Ibu Kota Negara ini akan menggelontorkan dana yang tak sedikit, mencapai Rp1,7 triliun.***