PR BOGOR – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban Sp. PD sekaligus Ketua Satgas Covid-19 menyoroti produksi Vaksin Nusantara dalam negeri.
Produksi Vaksin Nusantara tersebut dicetuskan oleh Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.
Dalam unggahan di akun Twitternya @ProfesorZubairi meminta kejelasan atas dilakukannya uji klinis fase dua Vaksin Nusantara.
“Tanpa bermaksud tendensius, saya ingin pihak Vaksin Nusantara menjelaskan kepada publik, kenapa tetap ingin melaksanakan uji klinis fase dua,” ucapnya sebagaimana dikutip PRBogor.com dalam unggahan akun Twitter @ProfesorZubairi pada Rabu, 14 April 2021.
Menurutnya, ada dua kejanggalan yang dilakukan oleh pihak Vaksin Nusantara tersebut.
Pertama, pihak Vaksin Nusantara belom mengantongi izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan uji klinis fase kedua.
Kedua, relawan yang digunakan dalam uji klinis fase kedua adalah seorang DPR.
Yang mana orang tersebut telah melakukan vaksinasi sebelumnya.
“Padahal BPOM belum keluarkan izin untuk itu. Relawannya pun DPR, yang sebenarnya sudah menjalani vaksinasi kan? Ini benar-benar ganjil,” tambahnya.
Baca Juga: Riki Blak-blakan ke Papa Surya Bongkar Kejahatan Elsa? Ini Sinopsis Ikatan Cinta 14 April 2021
Zubairi juga mengatakan, bahwa dirinya sulit percaya pada Vaksin Nusantara.
Lantaran hasil uji klinis fase pertama masih meragukan.
“Saya pribadi kesulitan meyakinkan diri atau percaya terhadap Vaksin Nusantara. Pasalnya uji klinis satunya juga belum meyakinkan,” ucapnya lagi.
Keraguan dalam dirinya pun diperkuat oleh BPOM yang menyatakan sistem imun vaksin tersebut belum menyakinkan.
Karena itulah, Zubairi yakin tahap kedua uji klinis Vaksin Nusantara belum mengantomgi izin.
“BPOM menyatakan jika potensi imunogenitas vaksin ini untuk meningkatkan antibodi itu belum meyakinkan. Sehingga belum bisa ke fase selanjutnya,” ungkapnya.
Baca Juga: Gegara Isu sang Mantan Kekasih Kim Jung Hyun, Seo Ye Ji Dikabarkan Hengkang dari Drama OVN 'Island'
Selain itu, menurut Zubairi evidence based medicine (EBM) adalah yang sangat penting.
Sehingga, uji klinis fase kedua yang tidak mengantongi izin BPOM terlalu memaksakan.
“Bagi saya, tidak ada yang lebih penting selain evidence based medicine (EBM). Kalau uji klinis fase dua ini dilakukan tanpa izin BPOM, rasanya kok seperti memaksakan ya,” tegas Zibairi.
Sehingga ia berharap, Vaksin Nusantara ini bisa didiskusikan lagi oleh berbagai pihak.
“Semoga hal ini bisa dibicarakan dengan baik oleh BPOM dan pihak Vaksin Nusantara. Amin,” tutupnya.***