PR BOGOR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengingatkan masyarakat bahwa vaksin bukanlah obat untuk menyembuhkan Covid-19.
Menurut Tito, upaya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan mendisiplinkan gerakan 4M yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, salah satu upaya terakhir menanggulangi Covid-19 adalah melalui program vaksinasi.
“Untuk itu, perlu diberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa vaksin bukanlah obat,” kata Tito Karnavian dalam keterangannya, seperti dikutip PRBogor.com dari Antara, pada Selasa, 26 Januari 2021.
Baca Juga: Dua Kali Absen Wajib Lapor, Tersangka Video Syur Gisel Malah Pamer Body dan Voice Note
Menurutnya, tujuan utama dari vaksin adalah membangun kekebalan kelompok atau herd immunity.
Kekebalan kelompok ini diharapkan dapat efektif untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 jika minimal dua pertiga populasi telah mengembangkan antibodi untuk melawan virus tersebut.
Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan penanganan pandemi Covid-19 ini dengan berbagai cara.
Baca Juga: Presiden Jokowi Disuntik Vaksin Covid-19 yang Kedua, Ini Jadwal dan Lokasinya
Menurutnya, vaksinasi yang tengah diupayakan pelaksanaannya oleh pemerintah, Tito menjelaskan bahwa prinsip vaksinasi adalah memasukkan antigen Covid-19 ke dalam tubuh untuk memancing kekebalan tubuh agar mengeluarkan antibodi.
Antibodi ini nantinya akan dapat mengenali dan menghancurkan Covid-19 yang dipaparkan ke dalam tubuh.
Dalam pernyataannya, Mendagri mengakui memang Indonesia memiliki tantangan lain dalam mencapai herd immunity ini, yakni faktor wilayah yang sangat luas.
“Nah, untuk itu untuk bisa mewujudkan bahwa dua pertiga populasi bisa memperoleh antibodi pada waktu yang sama jelas memerlukan percepatan,” ujar Tito Karnavian.
Salah satu upaya percepatan tersebut, sambung Tito, adalah dengan melakukan mobilisasi dan keserempakan antara pusat dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota.
Percepatan yang dimaksud oleh Mendagri di daerah, yakni seperti menyiapkan infrastruktur termasuk fasilitas kesehatan, pengadaan vaksinator, hingga monitoring.
“Selain fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, sarana prasarananya yang didrop dari pusat mana yang kira-kira perlu diadakan oleh daerah. Ada mata anggaran kesehatan sebagai urusan wajib, urusan pemerintah wajib, tolong ini dipersiapkan untuk membantu pemerintah pusat,” tuturnya.***