PR BOGOR - Dua Menteri Kabinet Kerja Indonesia Maju, pemerintahan Presiden Jokowi ditangkap KPK berkenaan dengan kasus suap.
Rabu, 25 November 2020 lalu, KPK menangkap Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bandara Soekarno Hatta usai pulang dari kunjungan kerjanya, dari Amerika Serikat.
KPK kembali menetapkan satu menteri di Kabinet Indonesia Maju dalam dugaan korupsi.
Baca Juga: Publik Sempat Kira Luhut, Jokowi Tunjuk Muhadjir Effendy Jadi Plt, Pengganti Mensos Juliari Batubara
Baca Juga: Mensos Juliari Batubara Tersandung Korupsi, MUI Prihatin dan Tak Habis Pikir: Mengapa Tega Pak?
Baca Juga: Intip Keseruan Kolaborasi Indah Jimin dan Jungkook BTS di 'Black Swan', Jikook Selalu Memikat Hati..
Adalah Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batuabara yang ditangkap KPK berkenaan dengan kasus suap dana bansos Covid-19 di Jabodetabek.
Mengenai ditetapkannya Mensos Juliari Batubara, Presiden Jokowi pun akhirnya buka suara.
“Ya tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju jangan korupsi. Sudah sejak awal,” ujar Jokowi pada hari Minggu, 6 Desember 2020.
Baca Juga: Menilik Kekayaan Mensos Juliari Batubara, Asetnya Rp48,1 M Tersebar di Sumatera, Bogor hingga Bali
Baca Juga: Jangan Tidur Dulu, MAMA 2020 Dihadiri BTS, NCT, hingga Stray Kids Tayang di Indonesiar, Catat Jamnya
Baca Juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Rocky Gerung Bilang Menhan Prabowo sangat Murka Tapi Tak Diperlihatkan
“Itu uang rakyat. Apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat,” imbuhnya, sebagaimana dilansir dari Portalsurabaya.com, dalam artikel berjudul 'Dua Menterinya Diciduk KPK, Presiden Jokowi: Sudah Sejak Awal', Minggu, 6 Desember 2020.
“Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional,” lanjutnya.
“Pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tandasnya. ***(Juvensius/Portal Surabaya/PRMN)