Network
PR BOGOR - Terkait pembelajaran tatap muka di Kota Bogor yang akan diberlakukan mulai 11 Januari 2020 mendatang, Pemerintah Kota Bogor menyusun formula agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar.
Wali Kota Bima Arya menjelaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik dan tenaga kependidikan harus menjadi prioritas.
"Kami melakukan pembahasan untuk menyikapi arahan Mas Mendikbud, yang bisa kami sampaikan pertama adalah kami melihat banyak hal yang selama ini memang terlihat jelas terkait dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)," ungkap Bima Arya dalam siaran pers yang diterima oleh Isu Bogor.
Baca Juga: Ridwan Kamil Klaim Jadi Daerah Pertama yang Mempunyai Alat PCR, Pelopor Istilah AKB
"Terutama dampak-dampaknya bagi siswa, bagi sekolah, bagi orangtua dan lain-lain. Seperti yang disampaikan Mas Menteri bahwa PJJ itu tidak maksimal. Semakin lama PJJ dilakukan, maka semakin banyak dampak negatifnya,” katanya.
Dikatakan Bima, kesehatan dan keselamatan akan menjadi hal yang paling utama dan tidak dapat ditukar oleh poin apapun.
Bima menjelaskan, sekolah yang diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka apabila sudah disetujui, disepakati dan mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Bogor, komite sekolah dan kepala sekolah.
Baca Juga: Ustaz Abdul Somad: Keberanian Habib Rizieq Itu Sesuatu yang Menantang, Saya Senang
“Artinya kalau hanya kepala sekolah saja tanpa didukung komite sekolah, itu tidak bisa. Jadi, komite sekolah dalam hal ini orangtua adalah unsur yang penting, yang harus memberikan izinnya,” terangnya.
