PEMBRITA BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dianugerahi tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha oleh Presiden Joko Widodo.
Bima Arya mengungkapkan penghargaan ini adalah penghargaan untuk semua ASN di lingkup Pemerintah Kota Bogor yang telah berjuang membangun sistem pemerintahan yang melayani warga.
"Penghargaan ini saya persembahkan untuk semua ASN hebat di Kota Bogor yang telah bekerja keras membangun sistem pemerintahan yang melayani warga dan memudahkan warga," ucapnya.
Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 di Kota Surabaya.
Setelah menerima penghargaan, Bima Arya menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Presiden melalui Kemendagri.
Ia juga memberikan apresiasi kepada para ASN di lingkungan Pemkot Bogor atas kerja kerasnya selama 10 tahun ini.
"Ada tetesan keringat para Kadis, Kabag, BUMD, Camat, Lurah dan semua ASN dibalik penghargaan ini," ungkapnya.
Bima Arya Ungkap Perasaannya Dapat Tanda Kehormatan dari Presiden Jokowi
Dalam pernyataannya, Bima Arya menyatakan rasa bangganya bisa bersama jajaran Pemkot Bogor selama menjabat dan melayani warga.
"Saya akan selalu bangga menjadi bagian dari birokrasi Kota Bogor yang terus berlari untuk melayani dan memudahkan warga. Teruslah berlari dan bekerja dengan hati," ujarnya.
Baca Juga: Hery Antasari Resmi Dilantik sebagai Pj Wali Kota Bogor Gantikan Bima Arya Sugiarto
Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha diberikan kepada kepala daerah/mantan kepala daerah atas jasa besar atau prestasi kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemberian penghargaan ini bertujuan untuk menciptakan iklim kompetitif antara kepala daerah. Hal ini diharapkan dapat memotivasi kepala daerah untuk berkompetisi secara positif.
"Penghargaan itu tidak dilakukan oleh Kemendagri sendiri, tapi dilakukan oleh panel yang tergabung dari semua unsur pemerintah yang terkait. Termasuk dari garis militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel," jelasnya.***