Luhut Minta Pemda Edukasi Prokes 3M, Ridwan Kamil Khawatir Perubahan Istilah Buat Masyarakat Bingung

23 Juli 2021, 20:55 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku khawatir masyarakat kebingungan ketika diedukasi Pemda soal istilah baru tentang Covid-19. /Twitter.com/@jabarprovgoid

PR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyampaikan beberapa usulan kepada pemerintah pusat, terkait PPKM khususnya Jawa Barat.

Usulan tersebut, disampaikan Ridwan Kamil langsung kepada Menko Kemaritiman dan Investasi, sekaligus sebagai koordinator PPKM Darurat, Luhut Binsar Panjaitan, saat rapat koordinasi 3M secara virtual, Jumat 23 Juli 2021.

Sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bogor.com, dari jabarprov.go.id, usulan Ridwan Kamil meminta agar ada keputusan final istilah Protokol Kesehatan atau Prokes untuk disampaikan ke masyarakat.

Baca Juga: Link Nonton Drakor IMITATION Episode 12 Sub Indo, Tayang Malam Ini Pukul 21.30 WIB

Pasalnya, kata Ridwan Kamil, di Jawa Barat kampanye yang berjalan adalah 5M, yakni 3M plus menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.

"Jika ada perubahan istilah khawatir masyarakat (Jawa Barat-red) bingung," ujar Ridwan Kamil.

Sebab selama ini, lanjutnya, di semua wilayah di Jawa Barat, masyarakat sudah mengetahui 5M sebagaimana dipublikasi melalui spanduk-spanduk.

Baca Juga: Rose BLACKPINK Menangis Usai Nyanyikan Lagu Because I Love You, Ternyata ini Alasannya

"(Kampanye) di bawah sudah bukan 3M tapi 5M. Spanduk di desa-desa itu bahasa publiknya sudah lama 5M bukan 3M. Jadi kalau sekarang harus balik lagi dari 5M ke 3M, tidak masalah juga. Cuma nanti ada pertanyaan dari publik berarti 2M yang kemarin itu gimana," ucap Ridwan Kamil.

Selain itu, terkait penggunaan istilah adaptasi kebiasaan baru (AKB). Jika pemerintah kembali menggunakan istilah 'new normal' maka akan kembali seperti 2020 ketika pertama kali pemerintah melonggarkan kebijakan PSBB.

“Mohon izin kita hindari juga kata new normal lagi pak. Sudah disepakati juga narasinya AKB. Jadi kalau kembali dengan kalimat new normal balik lagi ke istilah tahun 2020," ujar Ridwan Kamil.

Baca Juga: Anthony Ginting Siap Bertanding di Olimpiade Tokyo 2020

Ia juga mendorong penggunaan aplikasi dan teknologi yang sama dalam memantau mobilitas masyarakat, agar tidak ada perbedaan data antara pemerintah pusat dengan Pemda.

Ridwan Kamil mencontohkan, disiplin pakai masker dan jaga jarak jika mengacu pada data aplikasi pemantauan, tingkat kedisiplinan warga Jawa Barat dalam memakai masker adalah 86%, dan menjaga jarak 83%.

"Namun data tersebut berbeda dengan data berdasarkan aplikasi pemantauan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," ucapnya.

Baca Juga: Link Download Sertifikat Vaksin Covid-19, Login ke www.pedulilindungi.id dan Ikuti Langkah Berikut Ini

Karena menurut BNPB, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan berada di bawah 75, kata dia.

Ridwan Kamil pun tidak mempermasalahkan penggunaan teknologi dari Google, Facebook, dan lain-lain.

Namun cara mengukurnya harus satu patokan, agar tidak ada perbedaan data. Sebab, pejabat publik di daerah harus terus berkomunikasi dengan masyarakat sehingga datanya harus sinkron.***

Editor: Fitri Nursaniyah

Sumber: Jabarprov.go.id

Tags

Terkini

Terpopuler