PR BOGOR – Menanggapi ramainya perbincangan di media sosial (medsos) tentang Jawa Barat (Jabar) lockdown atas kondisi Covid-19. Membuat Wakil Gubernur (Wagub) Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, angkat bicara.
Kang Uu, sapaan akrab Uu Rhuzahanul Ulum, mengatakan bahwa perbincangan di medsos tersebut salah persepsi.
Sebagaimana dikutip bogor.pikiran-rakyat.com dari akun Instagram @ruzhanul, yang di unggah Rabu, 29 Juni 2021, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengklarifikasi isu tersebut.
Baca Juga: Bima Arya Berlakukan Penyekatan dan Pengalihan Arus di Kota Bogor pada 10 Lokasi Berikut
Karena ada penafsiran seolah Wagub Jabar berbeda pendapat dengan Gubernur Ridwan Kamil.
“Saya inikan Wakil, gak bisa dong yang namanya wakil harus bertentangan dengan keputusan pak Gubernur. Tapi sebaliknya, harus seirama dengan pak Gubernur,” kata Kang Uu.
Diakuinya, bahwa ia pernah mengeluarkan pernyataan namun intinya hanya ingin menyampaikan usulan dari masyarakat kepada Gubernur Jabar.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Aries Besok, Kamis 1 Juli 2021: Kamu Akan Merencanakan Beberapa Pengeluaran Besar
“Ya, intinya saya ingin menyampaikan usulan dari insan kesehatan dan masyarakat kepada Gubernur Jabar,” ujarnya.
Kang Uu mengatakan, usulan tersebut didapat dari hasil kunjungan kegiatannya, yang ditugaskan Gubernur Jabar, setelah melakukan rapat Covid-19 tingkat Provinsi.
Dari hasil kunjungannya, ke beberapa rumah sakit di Kabupaten/Kota, di Jawa Barat. Melihat situasi dan kondisi Covid-19 di Jabar, antara lain Wagub meminta hal-hal berikut:
Baca Juga: Jadwal Perempat Final Euro 2020, Laga Perdana Swiss vs Spanyol pada 2 Juli 2021
1. Agar ada tambahan minimal 30 atau 40 persen, bagi rumah sakit (RS) yang sudah menerima Covid-19.
2. Untuk pasien yang sudah menuju sehat agar segera isolasi mandiri,apabila kondisinya sudah bagus.
3. Meminta kepada mereka yang belum begitu parah agar jangan masuk ke RS, cukup ke Puskesmas.
Menurut kang Uu, sebelumnya Gubernur Jabar, telah menjelaskan bahwa penanganan Covid-19 di Jabar sampai saat ini belum memberlakukan status lockdown atau PSBB.
Satgas Covid-19 masih fokus pada pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
“Tidak ada wacana lockdown atau PSBB, karena kewenangannya ada di pemerintah pusat. Jadi kita ikuti arahan dan fokus pada PPKM Mikro,” tuturnya.
Baca Juga: 5 Fakta Unik St. Petersburg, Punya Stasiun Kereta Bawah Tanah Terdalam hingga Jembatan Terbelah
Dia menambahkan, kalau-pun ada lockdown hanya tingkat RT atau Desa.
“Per RT atau Desa saja. Jadi tidak berbasis kota atau kabupaten,” ujar Kang Uu. ***