PR BOGOR - Sejak awal Juni 2020, Korea Utara telah mengecam Korea Selatan usai negara itu mengirim serangkaian kampanye antipyongyang melawati perbatasan.
Pekan lalu, pihak Korea Utara mengumumkan, memutuskan semua hubungan komunikasi resmi dengan Korea Selatan dan dengan tegas melebeli negara tetanggnya, Korea Selatan sebagai musuh.
Kampanye itu, biasanya melekat pada balon udara panas atau mengapung dalam botol yang bertujuan mengkritik pemimpin Korea Utara Kim Jong-un karena pelanggaran hak asasi manusia dan ambisi nuklirnya.
Baca Juga: Kantor Penghubung Kaesong di Kawasan Perbatasan Alami Ledakan, Diduga Kuat Dilakukan Korea Utara
Park Sang-hak, seorang tokoh terkemuka di balik selebaran, menolak mengomentari ledakan itu.
"Aku sama sekali tidak peduli dengan ledakan. Jangan tanya saya. Tanyakan bocah gila itu Kim Jong-un, ” katanya kepada SCMP dikutip Pikiranrakyat-bogor.com, Selasa 16 Juni 2020.
Analis Cheong Seong-chang, Direktur Pusat Studi Korea Utara Sejong Institute mengatakan, Pyongyang mungkin berusaha membuat krisis untuk meningkatkan tekanan pada Seoul sementara negosiasi nuklir dengan Washington terhenti.
Baca Juga: Fadli Zon Ungkap Alasan RUU HIP Perlu Dicabut, Membuka Luka Lama Sejarah dan Memecah Belah Bangsa
Tentara Korea Utara sejak pekan lalu mengaku, sepenuhnya siap untuk mengambil tindakan terhadap Selatan, termasuk memasuki kembali daerah-daerah yang telah didemiliterisasi berdasarkan perjanjian antar-Korea.
"Korea Utara frustrasi karena Korea Selatan gagal menawarkan rencana alternatif untuk menghidupkan kembali Korea Utara Pembicaraan AS-Utara, apalagi menciptakan suasana yang tepat untuk kebangunan rohani," kata dia.
"Disimpulkan bahwa Selatan telah gagal sebagai mediator dalam proses tersebut," ujarnya.
Baca Juga: Novel Baswedan Sudah Maafkan Pelaku Penyiram Air Keras, Tapi Minta Hukum Tetap Harus Berjalan
Yoon Sung-suk, seorang profesor ilmu politik di Chonnam National University, mengatakan, Korea Utara berusaha untuk menghukum Presiden Korea Selatan Moon Jae-in untuk tetap berpegang pada sanksi yang dipimpin AS meskipun ada perjanjian 2018 yang menyerukan perdamaian, kemakmuran ekonomi dan penyatuan kembali.
"Korea Utara memukul Bulan karena kegagalannya untuk bergerak maju dan untuk mematuhi sanksi," kata Yoon.
"Korea Utara juga membutuhkan kambing hitam yang mudah untuk mengalihkan perhatian dari kesulitan ekonomi, yang telah memburuk karena virus coronawabah," katanya.
Baca Juga: Argentina Lebih Pilih Longgarkan Tempat Hiburan, Protes Keras Pastur Sulab Gereja Jadi Bar
"Ini juga merupakan pesan tidak langsung ke AS bahwa Korea Utara bersiap untuk bertindak ekstrem dengan berpegang teguh pada sikapnya bahwa Korea Utara tidak akan melucuti senjatanya tanpa bantuan sanksi," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya di Pikiranrakyat-bogor.com, kantor penghubung antar kedua negara, Korea Selatan dan Korea Utara mengalami ledakan pada pukul 14.49 waktu setempat, Selasa 16 Juni 2020.
"Korea Utara meledakkan Kantor Penghubung Kaesong pada pukul 14:49," kata kementerian.
Pernyataan resmi dari Kementerian Unifikasi Korea Selatan dikeluarkan usai peristiwa ledakan di Kantor Penghubung Kaesong terjadi.
Baca Juga: Tinjau Stasiun Bogor, Gubernur Anies Baswedan: Aturan Shift Kerja Demi Keselamatan Pekerja
Terlihat dari kamera militer Korea Selatan menunjukkan adanya api dan asap yang menyelimuti bangunan itu sebelum runtuh.
Menanggapi peristiwa ini, Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in meningkatkan waspada kesiagaan negaranya usai bertemu dengan militer setempat.
Menteri Unifikasi Korea Selatan Kim Yeon-chul, yang berada di parlemen ketika ledakan terjadi di seberang perbatasan, mengatakan peningkatan level kewaspadaan ini dirasa perlu setelah adanya ledakan tersebut.
Baca Juga: Gelar Konser Bang Bang Con Selama 1,5 Jam, BTS Diserbu 756.000 ARMY Seluruh Dunia Termasuk Amerika
Sementara Gedung Biru presiden mengatakan, pihaknya akan menanggapi dengan keras jika Korea Utara terus meningkatkan ketegangan.***