Network
PR BOGOR - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjadi sorotan publik, dinilai kurang serius dalam melakukan pekerjaannya selama masa pandemi virus corona.
Lebih jauh Nadiem Makarim dituduh tidak profesional dalam memimpin kementeriannya, utamanya dalam menerapkan pendidikan daring.
Sebab, masalah mendasar berkenaan dengan kondisi infrastruktur internet di Tanah Air masih juga belum merata, sehingga tidak mendukung pelaksanaan pendidikan jarak jauh (PJJ).
Baca Juga: Terungkap Video TikTok Almira Taraktakdung Turun Temurun, Biasa Dilakukan di SMAN 3 Sukabumi
Kritikan pedas juga diungkapkan oleh Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay yang meminta agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.
Saleh menilai tak ada prestasi yang membanggakan dari Mendikbud. Presiden harus menggunakan hak prerogatifnya untuk memberhentikan Mendikbud.
“Fraksi PAN DPR RI mendesak Presiden Jokowi untuk segera melakukan evaluasi terhadap Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Pasalnya, selama menjabat sebagai menteri belum ada prestasi yang ditorehkan," kata Saleh Partaonan Daulay, seperti dilansir Pikiranrakyat-bogor.com dari situs resmi DPR, Jumat, 24 Juli 2020.
Baca Juga: Resmi Pemerintah Inggris Larang Penggunaan Masker Bagi Anak Kecil, Alasannya Bersiko Meninggal Dunia
"Padahal, kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya justru sangat terbuka lebar di masa pandemi COVID-19 saat ini,” sambung Saleh.
Saleh mengungkapkan, sampai saat ini tidak diketahui keahlian spesifik yang dimiliki oleh Nadiem Makarim. Pasalnya, latar belakang pendidikan yang dimiliki Nadiem adalah sarjana Hubungan Internasional dan masternya adalah MBA.
Sementara, sebelum dirinya menjadi menteri, Nadiem Makarim adalah CEO startup di bidang transportasi.
Baca Juga: Hari Pertama Peresmian, Warga Turki Tempuh Perjalanan Jauh hingga Bermalam di Pelataran Hagia Sophia
“Tidak satu pun dari latar belakang pendidikan dan pekerjaannya yang menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidang pendidikan," komentar Saleh.
Menurtuntnya, alih-alih mencatatkan prestasi selama memimpin Kemendikbud, Nadiem Makarim justru sering menimbulkan kontroversi, polemik, dan perdebatan.
Salah satu paling anyar adalah lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar dalam seleksi program organisasi penggerak (POP).
Baca Juga: Amien Rais Dipecat Anak Buahnya Sendiri, Buntut PAN Sowan ke Istana Bertemu Jokowi?
“Selain itu, banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut," katanya.
Sikap dan kebijakan Nadiem Makarim ini, sambung legislator dapil Sumatera Utara II itu, tentu sangat tidak baik. Banyak pihak yang tersinggung.
Kebijakan tersebut pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Jokowi. Apalagi, selama ini Presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan ormas keagamaan lain.
Baca Juga: Menyusul Hagia Sophia Jadi Masjid, Keberadaan Kucing Gli Favorit Barack Obama Dipertanyakan
Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP, sebagai bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut.
“Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh. Insyaallah, tidak sulit mencari pengganti Nadiem. Ada banyak sosok yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan," kata Saleh.***
