Network
/photo/2020/06/23/407701786.jpg)
PR BOGOR - Pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) Jawa Barat 2020 dinilai tidak transparan.
Pasalnya, seoran calon siswa dari jalur afirmasi tidak terima oleh sekolah tujuan meski sudah ada bukti kalau dia masuk dalam kategori tidak mampu.
Diberitakan di Pikiran-Rakyat.com, Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Jawa Barat Illa Setiawan menilai, sistem PPDB Jabar 2020 yang dilakukan secara daring membuat proses penerimaan siswa baru tidak transparan.
Baca Juga: Seventeen Rilis Album ke-7, Lagu Left & Right Diciptakan untuk Beri Pesan Optimis Bagi Kaum Milenial
Di lain pihak, banyaknya orang tua yang melporkan masalah-masalah PPDB Jabar tahap pertama.
Calon siswa tidak bisa mengetahui alasan tidak diterima di sekolah tujuan saat pengumuman PPDB sehingga menjadi bingung, termasuk siswa dari jalur afirmasi.
"Sangat tidak transparan, mereka (calon siswa afirmasi) dikalahkan karena apa? Karena nilai, jarak atau apa?" kata Illa saat berdiskusi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Selasa 23 Juni 2020.
Baca Juga: Pemerintah Arab Saudi Perbolehkan Pelaksanaan Haji 2020, Warga dari Luar Negeri Tetap Dilarang Masuk
Padahal, beberapa calon siswa afirmasi yang tidak diterima memiliki bukti keikutsertaan program penanganan kemiskinan dari pemerintah. Dari segi jarak rumah ke sekolah juga dekat.
Artikel ini telah tayang di Pikiran-Rakyat.com dengan judul 'Orangtua Kecewa dengan Pengumuman PPDB Jabar, Illa: Sangat Tidak Transparan!'.
Illa menilai, beberapa siswa afirmasi, tidak diterimanya mereka di sekolah negeri terdekat dari rumah bakal memunculkan masalah baru.
Mereka terpaksa bersekolah di sekolah swasta yang jauh dari rumah sehingga biaya transportasi membengkak.
Baca Juga: Tak Hanya Anggotanya yang Membanggakan, Produser BTS Bang Si Hyuk Masuk Daftar BillBoard 2020
Meskipun biaya bulanan di sekolah swasta akan ditanggung pemerintah, orangtua tetap harus mengeluarkan uang untuk keperluan lain, seperti membeli formulir pendaftaran.
Itulah sebabnya calon siswa afirmasi sebaiknya diterima di sekolah negeri.
Pengurus Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Jawa Barat, Sugiarto menilai, menyekolahkan anak ke sekolah swasta bagi orangtua miskin tidaklah mudah.
Baca Juga: Beberkan Kondisi Ekonomi Jawa Barat Selama Corona, Ridwan Kamil: Sektor Pertanian Tangguh Covid-19
Orang tua harus tetap harus menyiapkan sejumlah uang untuk proses pendaftaran tersebut.
Kemudian, saat anak diterima di sekolah swasta, orangtua harus kembali mengeluarkan uang. Selain itu, masih banyak biaya lain yang perlu dikeluarkan, seperti untuk praktikum.
Salah satu orangtua siswa, Agus, mengalami persis kondisi yang diceritakan Illa lantaran anaknya tidak diterima di sebuah SMA Negeri lewat jalur afirmasi.
Baca Juga: Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Ingin Langsungkan Pernikahan di GBK, Modal Nikah Tembus Rp 25 M
Padahal, dia masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.
Sementara sebagian besar anak yang diterima di sekolah itu berasal dari kelurahan terdekat.
Oleh karena itu, Agus yang rumahnya paling ujung dari sekolah merasa bingung ke sekolah mana anaknya harus mendaftar.
Baca Juga: Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Ingin Langsungkan Pernikahan di GBK, Modal Nikah Tembus Rp 25 M
Dia berharap anaknya bisa masuk sekolah negeri karena pertimbangan kondisi keuangan.
"Penghasilan saya sebagai tukang ojek, susah saya. Kalau anak masuk sekolah swasta, tidak mampu saya," ujar Agus.*** (Rani Ummi Fadila/PR)
