Network
Publik juga dapat melihat dari political cost, social cost.
"Saya melihat tentu berbasiskan pada evaluasi sistem kenegaraan kita sejauh ini. Jadi pertimbangannya kita lihat efektivitas pemerintahan, political cost, social cost, lalu kemudian kita lihat pembangunan ke depan mana yang lebih efektif," ungkapnya.
Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 November Mendatang, di Kota Bogor Ada 150.000 Sampel Disiapkan di 25 Puskesmas
Menyikapi anjuran MUI, Willy menilai itu merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja. Bahkan menurutnya, pandangan MUI patut untuk dihormati.
Usulan MUI adalah sebuah ide yang bagus, namun perlu proses yang lebih matang.
"Nggak apa-apa, siapa aja bebas memberikan pendapat, nggak perlu kita batasi seperti itu. Nggak perlu alergi melihat tawaran seperti itu," tuturnya.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Terus Diperluas di Kabupaten Bogor Demi Mendisiplinkan Protokol Kesehatan
"Tentu kita bersyukur kalau MUI juga berpikiran untuk kemudian bagaimana sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan kita," sebut Willy.
"Ide ini bagus sekali, tapi proses juga harus kita lakukan secara lebih matang. Apa kemudian yang menjadi keputusan kemudian itu diambil secara bersama-sama tidak hanya oleh political society tapi juga civil society, itu akan mematangkan demokrasi kita," sambungnya.
Dalam usulan ini, kata Willy, Partai Nasdem siap menjadi teman diskusi untuk kemudian mematangkan dan memajukan demokrasi.
