Menteri Kabinet Jokowi Bicara Skema Bansos di MK, Begini Tanggapan Kubu Paslon 01 dan 03

Pembrita Bogor - 5 Apr 2024, 16:00 WIB
Editor: Tim Pembrita Bogor
Pengacara Timnas AMIN Heru Widodo merespons skema penyaluran bansos yang diterangkan keempat menteri Kabinet Indonesia Maju pada konpers di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).
Pengacara Timnas AMIN Heru Widodo merespons skema penyaluran bansos yang diterangkan keempat menteri Kabinet Indonesia Maju pada konpers di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024). /Foto: PRMN Bogor/Rizky Suryana

"Ini pertama kali seorang Presiden langsung membagikan bansos ke masyarakat, dan momennya saat (kampanye) Pilpres," ujar pengacara tim Ganjar-Mahfud ini.

Ia mencatat kunjungan langsung Jokowi sebanyak 28 kali ke Jawa Tengah dan 10 kali ke Jawa Barat bertepatan dengan kampanye Pilpres 2024. "Sisanya Presiden Jokowi kunjungan di tempat lain," terangnya.

Dalam gelaran sidang sengketa Pilpres 2024 di MK, salah satu menteri yaitu Tri Rismaharini menjelaskan bahwa bansos yang dibagikan kepada masyarakat untuk mengatasi beberapa permasalahan, salah satunya masyarakat yang terdampak bencana El Nino.

Menurutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp79,2 triliun untuk tahun 2024. Risma berkata sebagian besar dana, sekitar Rp78 triliun atau 98,54 persen, dialokasikan untuk belanja bantuan sosial.

Baca Juga: Airlangga Sebut Bansos BLT El Nino Bukan untuk Menangkan Prabowo-Gibran: agar Warga Miskin Terbantu

Risma kemudian berujar bahwa belanja bantuan sosial ini mencakup program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), tanpa melupakan bantuan-bantuan khusus seperti yang ditujukan kepada lansia tanpa keluarga dan anak disabilitas yatim selama terjadi El Nino sejak September 2023 lalu.***

Halaman:

Tags

Terkini

Trending

Berita Pilgub