Network
/photo/2024/04/05/322793786.jpg)
PRMN, Jakarta - Tim hukum pasangan calon (paslon) capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berbicara mengenai jalannya sidang sengketa Pilpres 2024 yang dihadiri oleh keempat menteri Kabinet Indonesia Maju di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 5 April 2024.
Keempat menteri yang hadir di antaranya yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Menurut salah satu pengacara Anies-Muhaimin, Heru Widodo, ia masih mencurigai bantuan sosial (bansos) yang digunakan untuk kepentingan Pilpres 2024.
"Saya mencurigai bansos yang dibagikan sepanjang awal tahun 2024 ini digunakan untuk kepentingan elektoral. Kita lihat pembagiannya hanya di beberapa daerah saja. Ketika pembagian bansos ini menguntungkan salah satu peserta maka ini kita dalilkan sebagai gugatan," ucap Heru.
Heru juga berkata cara seperti ini bakal diterapkan serupa di Pilkada 2024 nanti. "Kami takutnya kalau tidak diluruskan soal penggunaan bansos ini, nantinya akan diterapkan oleh para petahana yang ikut lagi dalam Pilkada," jelasnya.
Todung Mulya Lubis: Ada Upaya Politisasi Bansos Langsung dari Presiden Jokowi
Sementara itu, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis merespons soal penjelasan mekanisme bansos yang cukup bagus dari keempat menteri yang hadir dalam sidang MK hari ini, namun ia tetap memberikan catatan khusus tentang penyalurannya yang dinilai bermuatan politis karena bertepatan dengan Pilpres 2024.
"Penjelasannya lebih banyak ke fundamental economy. Bansos dijelaskan oleh mereka dengan berkata sudah cukup mencakup semuanya. Namun, bagi kami persoalan dalam sidang MK ini lebih tepatnya implementasinya apakah penyaluran bansos mendekati di Pilpres 2024. Kenapa di bulan Januari dan Februari begitu masif sekali bagi-bagi bansos? Itu yang kami gugat," tegas Todung.
Todung juga mengomentari soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hadir langsung dalam pembagian bansos di beberapa tempat, salah satunya di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
