Network
PR BOGOR - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin melayangkan kritik keras pernyataan Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman terkait masalah hak asasi manusia (HAM) Papua yang disampaikan dalam sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Yang dianggap tidak menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Dengan terulangnya perilaku Vanuatu, PM Vanuatu perlu memahami geografi, geopolitik, dan geostrategi Indonesia sebagaimana diatur dalam norma dan hukum hubungan internasional," kata Azis Sayamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Senin 28 September 2020, sebagaimana dilansir Pikiranrakyat-bogor.com dari ANTARA pada Senin, 28 September 2020.
Dia menegaskan, Papua adalah bagian penting dari NKRI, dan hal tersebut sudah jelas di kukuhkan Majelis Umum PBB melalui resolusi 2504 (XXIV).
Baca Juga: 5 Fakta Negara Vanuatu, Baru Terbebas Kanibalisme, 50 Tahun Lalu Warga Terbiasa Makan Daging Manusia
Aziz juga menilai pernyataan Bob Loughman merupakan hal yang tidak pantas, tidak etis, dan tidak menghargai serta menghormati kedaulatan negara lain.
Lanjutnya, PM Vanuatu kerap melontarkan masalah Papua sejak tahun 2016 hingga Sidang Umum PBB tahun 2020 saat ini.
"Mungkin PM Vanuatu perlu belajar ilmu hubungan internasional sehingga memahami norma dan hukum secara benar," katanya.
Baca Juga: Mengenal Tanaman Hias Janda Bolong, Capai Ratusan Juta 7 Keistimewaan Ini Sebanding dengan Harganya
Azis Syamsuddin menuturkan, jangan karena pernyataan yang tak berdasar dari PM Vanuatu tersebut berdampak pada negaranya nanti.
"Sudah jelas dalam PBB kita sepakat bahwa seluruh anggota PBB menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan perdamaian dunia. Vanuatu justru menghasut dunia dan menyebarkan hoax kepada dunia," ujarnya.
Dia pun enilai, Vanuatu perlu belajar nilai-nilai peradaban yang baik tanpa mengintervensi apalagi menuduh dengan alasan tak berdasar sesama negara berdaulat.
Baca Juga: Mengintip Vanuatu Negara Kepulauan Kecil di Samudera Pasifik, Tuding Indonesia Langgar HAM di Papua
Disamping itu, Wakil Ketua DPR RI itu mengapresisi Diplomat Indonesia Silvany Austin Pasaribu yang memberi respon terhadap Perdana Menteri Vanuatu melalui hak jawab dalam Sidang Umum PBB tersebut.
"Jika level Perdana Menteri Vanuatu tidak ingin dipermalukan oleh diplomat muda Indonesia, maka Vanuatu harus mulai belajar menghormati norma-norma internasional," ujar Silvany Austin Pasaribu.
Diplomat Indonesia tersebut mengapresiasi dan mendukung penuh strategi dan langkah Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait hal tersebut.***
