Network
/photo/2024/01/30/2743828456.jpeg)
PEMBRITA BOGOR - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyatakan bantuan sosial (bansos) diberikan untuk warga yang membutuhkan. Hal itu disampaikan Gibran di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa, ketika menanggapi pro dan kontra terkait pemberian bansos menjelang hari pencoblosan suara Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024.
"Yang penting diberikan kepada yang membutuhkan," katanya.
Mengenai berbagai pro dan kontra tersebut, dia tidak ambil pusing. Seperti biasanya, Gibran hanya menjawab singkat dan mengatakan jika semua penilaian tentang pemberian bansos diserahkan kepada rakyat.
"Untuk hal-hal yang lain biar warga yang menilai," lanjutnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Surakarta Eko Nugroho Isbandijarso mengatakan bansos kali ini merupakan program dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Eko menjelaskan pada penyaluran tahap pertama dilakukan sejak akhir bulan Januari dan dijadwalkan selesai pada awal bulan Februari. "Ini masih berlangsung, dalam proses penyaluran. Sudah hampir selesai karena kan simultan," katanya.
Untuk kali ini, lanjut Eko, jumlah keluarga penerima manfaat bansos CBP di Solo sebanyak 45.458 keluarga. Sementara penyaluran dilakukan oleh Bulog dan PT Pos Indonesia.
"Penyedianya dari Bulog, transporternya dari PT Pos, kemudian disalurkan ke masing-masing kelurahan sesuai dengan jumlah penerimanya," kata dia.
Bansos: dari Pajak Rakyat untuk Suara Anak Jokowi?
Capres Anies Baswedan menilai bansos dari pemerintah sangat kental dijadikan alat politik untuk pemenangan anak Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Anies menegaskan bansos itu tujuannya untuk kepentingan si penerima, bukan kepentingan si pemberi.
"Sudah begitu yang memberi juga bukan yang tanda tangan. Yang memberikan adalah pajak dari rakyat," kata Anies menjawab pertanyaan peserta Desak Anies di Semarang, Jawa Tengah pada Senin, 5 Februari 2024.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, bansos bisa terindikasi dipolitisasi penguasa. Namun di sisi lain, justru akan membuat rakyat lebih berhati-hati dalam memberikan pilihan politik.
"Saya berkeyakinan para penerima bansos sekarang makin hati-hati memberikan dukungan pada saat pemilu besok. Kita harapkan itu terjadi, memilih pakai hati nurani," lanjutnya.
Ahok Sebut Bansos Hanya Ada di Zaman Kerajaan
Senada, politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengkritik pemberian bansos oleh Jokowi.
"Bantuan sosial itu hanya ada di zaman kerajaan, ketika rakyat meminta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang ingin dibelaskasihani," kata Ahok saat acara deklarasi Ahokers untuk Ganjar-Mahfud di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta Pusat pada Minggu, 4 Februari 2024.
Padahal, menurutnya, tujuan Indonesia adalah menciptakan keadilan sosial, bukan memberikan bansos. Pemikiran itu, dinilai merupakan konsep yang diakui proklamator Indonesia, Sukarno.
"Negara ini didirikan jelas oleh proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan mewujudkan bantuan sosial," pungkas Ahok.***
