Network
Baca Juga: Daftar Top 10 Rating TV Indonesia, Ikatan Cinta Masih Kokoh Berada di Puncak
“Banyak pedagang kecil yang tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, karena selama ini pendataan penerima bansos untuk pelaku usaha itu kebanyakan dari asosiasi. Sementara pelaku usaha sektor informal tidak masuk,” terang Asep Wahyuwijaya.
Sementara jika mengandalkan dari pemerintah daerah, Ketua Fraksi Demokrat Jawa Barat itu menyebut sangat tidak mungkin.
Menurut Asep Wahyuwijaya, pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran yang sangat tidak mungkin mencover masalah ini.
“Penanganan Covid-19 ini tidak cukup hanya pada pelaksanaan vaksinasi saja, tapi ekonomi juga harus diperhatikan, terutama bagi pelaku usaha di sektor informal atau tingkatan bawah,” terang pri yang akrab disapa kang AW ini.
Baca Juga: 5 Video Musik OST Drama Korea Paling Banyak Ditonton Sepanjang Masa
Politisi Demokrat ini melihat fenomena pengibaran bendera putih oleh pelaku usaha informal, membuktikan jika penanganan Covid-19 oleh pemerintah pusat tidak komprehensif.
“Pemerintah pusat harus melakukan pembenahan, termasuk soal pendataan penerima bansos. Mereka tidak hitung dan mempertimbangkan faktor itu. Kalau mereka serius pasti akan detail dan terperinci,” ucap Asep Wahyuwijaya.
Legislator dari dapil Kabupaten Bogor ini mengatakan, sektor informal itu ‘soko guru’ perekonomian.
“Pelaku usaha dari sektor informal, seperti tukang sayur, penjual minuman itu adalah penyokong perekonomi. Saya melihat masalah ini seperti fenomena gunung es,” imbuh dia.***
