PKS Tak Sepakat KKB Papua Disebut Teroris? Mardani Ali Sera Malah Singgung Soal Kasih Sayang

- 30 April 2021, 19:50 WIB
Kontak senjata kembali terjadi antara Satgas Nemangkawi dengan KKB yang menewaskan 9 anggota KKB di Olenski Distrik Ilaga Utara, Kabupaten puncak Papua. Menko Polhukam Mahfud MD mengingat serangan KKB yang kian masif dan meneror masyarakat di Papua. PKS tak setuju KKB disebut teroris?
Kontak senjata kembali terjadi antara Satgas Nemangkawi dengan KKB yang menewaskan 9 anggota KKB di Olenski Distrik Ilaga Utara, Kabupaten puncak Papua. Menko Polhukam Mahfud MD mengingat serangan KKB yang kian masif dan meneror masyarakat di Papua. PKS tak setuju KKB disebut teroris? / Dok. Tribratanews.polri.go.id

PR BOGOR – Pemerintah baru saja mengumumkan kelompok kriminal bersenjara (KKB) sebagai kelompok teroris.

Pengumuman tersebut disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD mengingat serangan KKB yang kian masif dan meneror masyarakat di Papua.

Keputusan tersebut tentu ditanggapi berbagai pihak, tidak terkecuali polisi PKS Mardani Ali Sera.

Baca Juga: Polri Amankan Pembersih Toilet di Penggeledahan Munarman, Aslinya Ternyata Bahan Bom Molotov dan TNT

Sebelumnya, Gubernur Papua meminta untuk dikaji ulang terkait pelabelan teroris kepada KKB.

Mardani menyebut adanya perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan Pemprov Papua adalah masalah serius dan harus diselesaikan.

“Ini masalah serius. Beda pandangan Pemerintah Pusat dg Pemprov Papua harus segera diselesaikan,” tulis Mardani di akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera.

Baca Juga: SMS Berisi Link Lacak Paket Ini Jangan Diklik, Jika Terlanjur Segera Lakukan Hal Ini

Ia mengatakan permasalahan di Papua bisa ditangani apabila pemerintah pusat dan Papua satu frekuensi.

“Sulit menyelesaikan masalah Papua jik tidak satu frekuensi antar Pemerintah Pusat & Pemerintah Papua,” tulis Mardani.

Pada dasarnya, penyelesaian di Papua adalah dengan pendekatan berdialog dan kasih sayang.

Baca Juga: Persija Tak Main-main Ancam Mundur dari Liga 1 Jika The Jak Jadi Tersangka Pelanggaran Prokes Lagi

“Basis pendekatan masalah Papua adl dialog dlm balutan kasih sayang,” tulisnya.

Mardani kemudian menyinggung tentang usulan kenaikan dana Otonomi Khusus (Otsus) dan penambahan jumlah provinsi.

Namun, seharusnya pemerintah Joko Widodo (Jokowi) seharusnya membangun komunikasi yang baik dengan daerah.

Presiden, ia ingin melakukan dialog secara langsung dengan masyarakat Papua.

“Alih-alih menunjuk utusan khusus, Presiden @jokowi sebaiknya melakukan dialog langsung dgn anak2nya masyarakat Papua,” tulis Anggota Komisi II DPR RI ini.

Mardani ingin Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi masyarakat Papua.

Pasalnya, tingkat penerimaan Presiden Jokowi di Papua tinggi. Itu tercermin dari hasil Pemilu 2019 lalu.

“Tingkat penerimaan masyarakat Papua pada Pak Jokowi tinggi sekali seperti terlihat dalam hasil Pemilu 2019,” tulis Mardani.

Mardani menutup cuitannya dengan berharap pemerintah menghindari penggunaan kekuatan tempur untuk keamanan di Papua.

Ia juga berharap inteijen dapat diperkuat kekuatannya agar mampu memetakan masalah di Papua dengan akurat.***

Editor: Rizki Laelani


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x