PEMBRITA BOGOR – Dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tahun Sidang 2023-2024, Ketua DPR Republik Indonesia (RI) Puan Maharani membahas persoalan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
Dirinya menegaskan terkait pentingnya politik pembangunan Indonesia untuk masa depan menuju Indonesia emas 2045.
Salah satunya yakni Undang-Undang mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang menurutnya sangat strategis.
“Salah satu agenda pembentukan Undang-Undang ke depan yang sangat strategis adalah Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode Tahun 2025-2045,” ujar Puan, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung MPR-DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.
Baca Juga: Latihan Soal PTS/UTS dan Kunci Jawaban Ekonomi Kelas 12 SMA Semester 1 tentang Harga Pokok Penjualan
Setelah Amandemen UUD 1945, Puan menerangkan, perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas dilakukannya pembangunan secara menyeluruh dan dikerjakan secara bertahap.
Perencanaan pmbangunan tersebut berdasarkan UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
Saat ini, sedang dibentuk Undang-Undang mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 guna mewujudkan visi Indonesia mencapai masa keemasan di tahun 2045.
DPR bersama dengan pemerintah telah memperhatikan berbagai aspek landasan termasuk melibatkan aspirasi rakyat dalam menyusun Rencana Undang-Undang (RUU) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
Diketahui, Kini RUU mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 masih dalam proses pembahasan yang ditargetkan akan selesai pada September 2023 mendatang.
Hal itu diharapkan di masa mendatang akan menjadi pedoman dalam melakukan rencana pembangunan nasional kedua yang sebelumnya telah disusun di era reformasi.
Puan Maharani: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Sesuai Prioritas Masyarakat
Puan juga mengatakan untuk di masa yang akan datang, keberadaan Undang-Undang ini akan digunakan sebaik-baiknya guna memberikan arah dan prioritas untuk dilakukannya pembangunan nasional secara menyeluruh.
Hal ini membuat setiap Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota tidak lagi memiliki visi dan misi pembangunannya tersendiri, melainkan harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Puan menilai, mengemban tugas membangun bangsa dan negara Indonesia untuk masa depan tidak mudah.
Baca Juga: Gunakan Atribut Tim untuk Kampanyekan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Persib Berikan Klarifikasi
Banyak tantangan perlu dihadapi bersama mulai dari situasi tantangan eksternal seperti geopolitik, geo-ekonomi, disrupsi teknologi dan informasi, globalisasi nilai budaya dan lainnya, dan juga situasi tantangan internal yang terjadi di dalam negeri.
“Antara lain permasalahan Sumber Daya Manusia, middle-income trap, pemerataan pembangunan, produktivitas, hilirisasi industri, pengelolaan sumber daya alam, kerentanan pangan, energi, kemiskinan ekstrim, pengangguran, bencana iklim, dan degradasi lingkungan, serta berkembangnya ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Oleh karena itu kita harus memiliki Politik Pembangunan Indonesia,” jelas Puan.
Politik Pembangunan Indonesia yang dimaksudnya adalah pembangunan yang menjangkau masa depan atau yang berguna untuk masa yang akan datang dan juga menjawab segala persoalan yang terjadi di Indonesia.
Baca Juga: Bukan Jadi Cawapres, Ini Dia Breaking News yang Ingin Disampaikan Ridwan Kamil
“Keseluruhan rencana kerja itu harus dapat kita tuangkan dalam desain politik pembangunan yang cakrawala-nya menjangkau masa depan, serta menjawab berbagai permasalahan bangsa dan negara,” kata Puan.
Dapatkan update berita pilihan seputar Bogor, Jawa Barat, nasional, dan Persib Bandung setiap hari dari https://bogor.pikiran-rakyat.com. Caranya klik link https://gnews/prbogor kemudian klik tombol ikuti. Setelahnya, Anda bisa mengetahui informasi terbaru dari kami.***