PEMBRITABOGOR.com, Pikiran Rakyat - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tiba di Kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta, pada Rabu 29 Maret 2023 untuk memenuhi panggilan Komisi III DPR.
Pantauan pembritabogorcom, Mahfud MD tiba di Gedung Nusantara II Kompleks DPR pukul 14.50 WIB menggunakan setelan jas hitam didampingi para ajudannya.
Mahfud MD dijadwalkan memenuhi undangan Komisi III DPR terkait dugaan transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Namun sepanjang perjalanan Mahfud MD sejak keluar dari mobilnya hingga masuk ke ruang pertemuan, Menko Polhukam irit bicara.
"Nanti aja," ucapnya saat diminta bicara oleh awak media, Rabu 29 Maret 2023.
Setelah berulang kali diminta untuk berkomentar barang sedikit soal dugaan transaksi janggal di Kemenkeu, Mahfud MD mengatakan ia tak bisa berbicara sedikit.
Baca Juga: Letjen Purn Sudi Silalahi Meninggal Dunia, Mahfud MD: Almarhum adalah Sahabat yang Baik
Tak hanya Mahfud MD, Komisi III DPR juga memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan, Ivan Yustiavandana pada rapat dengar hari ini.
Mahfud MD Sebut Ada Transaksi Janggal Rp 300 T di Kemenkeu
Sebelumnya Menko Polkhukam, Mahfud MD, mengungkap ada transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu yang nilainya mencapai Rp 300 triliun.
Baca Juga: Tanggapi Cuitan Mahfud MD, Alvin Lie: 100 Persen Koruptor Adalah Orang yang Punya Kekuasaan
Katanya. sebanyak 460 orang dalam badan Kemenkeu terlibat dengan transaksi tersebut sejak 2009 hingga 2023.
"Itu tahun 2009 sampai 2023, ada 160 laporan lebih, taruh lah 168 sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasi, sesudah diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp 300 triliun," ucapnya Kamis 9 Maret 2023.
Transaksi janggal ini merupakan laporan hasil analisa dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), bukan korupsi.
"Itu tindak pidana pencucian uang, jadi jangan berasumsi 'wah Kementerian Keuangan korupsi Rp 349 T', ndak. Ini transaksi mencurigakan dan itu banyak melibatkan dunia luar, orang yang banyak melibatkan sentuhan-sentuhan dengan mungkin orang Kementerian Keuangan," ucapnya.
Hal ini sendiri diungkap usai viral kasus eks Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambono, yang harta kekayaannya mencapai Rp 56 miliar di LHKPN.
Dapatkan update berita pilihan tentang Bogor, Jawa Barat, nasional, dan breaking news setiap hari dari https://bogor.pikiran-rakyat.com. Caranya klik link https://gnews/prbogor kemudian klik tombol ikuti. Setelahnya, Anda bisa mengetahui informasi terbaru dari kami.***