PR BOGOR - Politikus PDIP, Ruhut Sitompul angkat bicara soal adanya dualisme Partai Demokrat. Ruhut mengaku sering ditanya keberpihakan pilih Demokrat AHY atau Demokrat Moeldoko.
Ruhut mengatakan dia mengakui Partai Demokrat dengan Ketua Umum Moeldoko bukan Ketua Umum AHY. Ruhut menyatakan sebagai anjing penjaga Partai Demokrat versi Moeldoko.
Ruhut menegaskan dukungannya pada Moeldoko dengan dasar dia mencintai Partai Demokrat yang terbuka bukan yang dinasti.
Baca Juga: Kaesang Sebut Sang Ibu Diperlakukan Tak Sopan oleh Meilia Lau: Aku Dimaki-maki, Aku Diem Aja
Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta Malam Ini, 10 Maret 2021: Al Sudah Tidak Percaya Dengan Apa yang Dikatakan Elsa
"Banyak yg menghubungi Aku “Anjing Penjaga” Partai Demokrat yg mana ?," kata Ruhut seperti dikutip PRBogor.com dari akun @ruhutsitompul.
Seolah menegaskan, Ruhut menyebutkan ketua umum yang dirinya dukung saat ini adalah Moeldoko. Sedangkan menurutnya pihak AHY sudah demisioner atau tidak sah lagi.
"Tegas Aku jawab PD yg waktu sebagai partai Terbuka Moderen Nasionalis Relegius jadi bukan PD yg Dinasty Aku katakan PD sekarang hanya satu yg Ketua Umumnya Pak Moeldoko yg satu lagi sudah Demisioner MERDEKA," ucap Ruhut.
Keberpihakan Ruhut pada Moeldoko tampak terlihat dari sejak isu KLB Partai Demokrat di Deli Serdang ini merebak di media sosial.
Pada cuitan sebelumnya, Ruhut juga meminta pada pihak yang tidak mengerti duduk persoalan KLB untuk tidak mendesak presiden memecat Moeldoko dari jabatannya.
Baca Juga: Segera Cair, Berikut Cara Daftar BLT Ibu Rumah Tangga Rp2,4 Juta dari Kemensos
"Tolong yg tdk mengerti permasalahan di Partai Demokrat tutup mulut jgn sok pintar apalagi coba2 menyuruh Presiden RI ke 7 Bpk JOKOWI memecat KSPnya Bpk Moeldoko," ujar Ruhut pada Selasa 9 Maret 2021.
Ruhut menyatakan bahwa peristiwa yang menimpa partai Demokrat saat ini merupakan balasan atau karma.
Maka dari itu, pria berusia 66 tahun ini mengetahui apa yang dirinya maksud karma untuk partai berlambang mercy tersebut.
"Ingat yg terjadi di PD ini KARMA yg bicara Aku mantan Kader PD yg waktu Berjayanya sebagai Anjing Penjaga MERDEKA," ungkapnya.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari ini Libra, Scorpio dan Sagitarius 10 Maret 2021: Bergerak, Lupakan Masa Lalu
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanna (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut pemerintah tak bisa melarang kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, yang digelar The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021.
Menurutnya, hal itu sesuai dengan UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang," cuit Mahfud MD sebagaimana dikutip PRBogor.com dari akun Twitter @mohmahfudmd pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Baca Juga: Mensos Risma: Saat Jadi Wali Kota Surabaya, Saya Paling Keras Menangani Pandemi Ini
Ditambahkan olehnya, hal ini sama seperti sikap yang diambil oleh pemerintah mantan Presiden Megawati Soekarnoputri di saat Matori Abdul Jalil mengambil alih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari mantan Presiden, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang akhirnya Matori Abdul Jalil kalah di Pengadilan.
"Sama dengan yang menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pada saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003)," ujar Mahfud MD.
Ketika itu, Megawati tidak melarang ataupun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB.
Baca Juga: Tampil di Grammy Awards 2021, BTS Bongkar Pengakuan Spesial, Salah Satunya untuk ARMY
Selain itu, dipaparkan Mahfud MD, itu juga sama dengan sikap yang diambil oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2008, yang tidak melarang saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin).
"Alasannya, itu urusan internal parpol," ucap Mahfud MD.
Lebih jauh Mahfud mengatakan sejak zaman Presiden Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo, pemerintah sama sekali tidak pernah mengurusi masalah KLB atau munaslub dari setiap partai politik. Tujuannya, untuk menghormati independensi partai politik tersebut.
"Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tetapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dan sebagainya," ungkapnya.***