PR BOGOR - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko kembali menanggapi tuduhan Partai Demokrat yang menyebut dirinya terlibat dalam upaya mengkudeta pucuk pimpinan partai.
Moeldoko menganggap tuduhan tersebut seperti dagelan yang bertujuan untuk lucu-lucuan saja.
"Jangan lah apa itu membuat sesuatu. Itu menurut saya sih kayaknya ini kayak dagelan aja gitu. Lucu-lucuan. Moeldoko mau kudeta. Lah apa yang dikudeta?," kata Moeldoko sebagaimana dikutip PRBogor.com dari Antara, Kamis, 4 Februari 2021.
Lebih jauh ia menyatakan bahwa dirinya merupakan orang yang bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas yang diberikan.
"Saya itu orang yang mencintai pekerjaan. Saya orang profesional dan itu bisa saya tunjukkan di mana pun," ucap Moeldoko.
Sementara itu, keterkaitan Moeldoko juga dikabarkan sempat melakukan pertemuan dengan beberapa kader Partai Demokrat di sebuah hotel.
Namun, seperti dijelaskan oleh mantan Panglima TNI itu bahwa dirinya adalah orang yang selalu terbuka dalam hal komunikasi kepada siapapun, baik di rumah maupun di tempat lain.
"Bingung juga, saya orang ngopi-ngopi kok bisa ramai begini. Apalagi ada yang grogi lagi. Apa sih urusannya ini. Saya ini kan ngopi-ngopi saja. Beberapa kali di sini, ya di luar biasa, wong kerjaan saya bicara sana-sini," ujar Moeldoko.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dirinya bukan orang dari pihak internal Partai Demokrat, sehingga ia tidak ikut campur dalam persoalan dalam partai.
Baca Juga: Musibah 2 eks Menteri Tilep Uang Rakyat, Sandiaga Uno Tegaskan Insya Allah Tak Akan Korupsi
"Saya gak ada ada urusannya itu di dalam. Itu aja saya kira. Jadi saya biasa-biasa saja," tuturnya.
Diketahui sebelumnya, pada 1 Februari 2021 lalu dalam konferensi persnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan ada kondisi serius di dalam Partai Demokrat terkait dengan gerakan politik yang mengincar dirinya untuk dilengserkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB).
Melalui laporan dari para pimpinan hingga kader Partai Demokrat baik pusat maupun daerah, diduga terdapat 5 pelaku yang di antaranya melibatkan pejabat pemerintahan yang disebut dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).***