PR BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini menggencarkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU).
Terkait peluncuran GNWU dan Brand Ekonomi Syariah 2021 ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menargetkan dapat membangun sejumlah sarana infrastuktur senilai Rp 597 miliar yang berasal dari dana wakaf.
Sementara pada peluncuran GWNU, Wakil Presiden, Ma'ruf Amin mengatakan, wakaf adalah satu di antara ajaran Islam yang memuat pesan kepedulian, berbagi, dan upaya melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Jaringan Prostitusi Online Usia Pelajar SMP dan SMA Dijebol Jajaran Polsek Tanjung Priok
Baca Juga: Tak Banyak yang Tahu! Sebelum Embuskan Napas, Pengguna GeNose Perlu Puasa dan Pantang Merokok
Wakaf juga memiliki dimensi ekonomi, dan dapat dijadikan instrumen dalam mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Wakaf disebut juga sebagai sedekah jariyah. Maksudnya amal sedekah yang pahalanya akan terus mengalir kepada pelakunya (wakif), selama pokok harta benda yang disedekahkan itu masih ada dan hasilnya dimanfaatkan untuk perbuatan kebajikan.
Maruf Amin mengungkapkan, potensi wakaf uang di Tanah Air mencapai Rp 180 triliun.
Potensi yang besar tersebut karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan memiliki tingkat kedermawanan yang tinggi.
Sementara itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) malah dibuat tak tenang.
Dia mengeritik terhadap Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin 25 Januari 2021.
Wakil Ketua MPR RI ini menilai, apa yang dilakukan rezim Jokowi sangat bertolak belakang dengan sikap politiknya. Terutama menyangkut Islam.
HNW pun sepakat dengan apa yang disampaikan Rizal Ramli terkait hal itu.
Kebijakan itu kontradiktif, karena satu sisi berharap dana umat, tapi sisi lain tidak suka politik Islam.
"Iya, itu kontradiksi yg terulang lagi. Dan lebih ironi lagi, krn (karena) dana Umat ingin dihimpun; haji, zakat, wakaf, umrah," tulis HNW di akun Twitternya, dikutip PRBogor.com pada Kamis, 28 Januari 2021.
Ia mengkhawatirkan, jika dana umat itu disedot untuk digunakan pemerintah, yang terjadi justru ada penyelewengan.
Di satu sisi, ia juga menyoroti banyaknya korupsi yang dilakukan oknum dalam menggerogoti uang negara.
"Tapi korupsi yg (yang) menggerogoti keuangan Negara&Bangsa, terus makin ekstrim saja;kondensat, jiwasraya, asabri, bpjs tenaga kerja, bansos termasuk unt (untu) disabilitas," lanjut HNW.***