PR BOGOR - Mudik lebaran menjadi satu di antara budaya yang dilestarikan oleh masyarakat Tanah Air seiring dengan berlangsungnya bulan suci Ramadhan.
Setelah Ramadhan berlalu dan Idul Fitri datang, mudik biasanya dijadikan ajang untuk bersilaturami bersama keluarga.
Banyaknya anggota keluarga yang merantau di berbagai wilayah di Tanah Air membuat mudik menjadi momen berharga agar keluarga besar bisa berkumpul.
Baca Juga: Ini Kata Polri soal Densus 88 Dilibatkan dalam Memburu KKB Usai Disebut Kelompok Teroris
Namun sayang, mudik lebaran tahun ini lagi-lagi dilarang oleh Pemerintah demi menekan angka penyebaran kasus Covid-19.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan skenario untuk melakukan pengetatan mobilitas pemudik.
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya warga yang nekat mudik ke kampung halaman.
Artikel ini telah ditayangkan sebelumnya di Isu Bogor dengan judul Ini Skenario Cara Hentikan Orang Nekat Mudik di Bogor
Baca Juga: VIDEO VIRAL Maling Motor di Samarinda! Teriak-teriak Minta Ampun, Pelaku Tak Henti Dikeroyok Warga
Bima Arya mengatakan, pihaknya akan melakukan tiga hal bersama Forkopimda. Pertama, menginformasikan kepada warga Kota Bogor dilarang untuk mudik, kecuali dalam kawasan Jabodetabek.
Kedua, boleh keluar dari daerah Jabodetabek dengan alasan-alasan tertentu sesuai ketentuan pemerintah, seperti tugas, mengunjungi orang sakit atau meninggal disertai bukti berupa surat keterangan dan hasil tes negatif Covid-19.
Ketiga, jika ada warga luar kedapatan mengunjungi Kota Bogor, maka harus langsung tes antigen. Jika hasilnya positif, maka akan dibawa ke tempat isolasi di BPKP Ciawi. Namun jika hasilnya negatif akan di karantina mandiri selama 5 hari.
“Jadi walaupun lolos dari Bogor tidak akan lolos di daerah lain. Nanti saya melakukan pengontrolan secara ketat di lapangan. Terminal Baranangsiang akan ditutup dan tidak melayani pelayanan rute manapun, kecuali ke Kalideres,” katanya Bima, Jumat 30 April 2021.
Pengawasan dilakukan dengan pendekatan yang tegas namun humanis, Kepolisian melalui Korlantas pusat dan daerah akan menjadi pelaksana utama di lapangan.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai, satu komando dan satu narasi merupakan kunci keberhasilan.
Ia meminta para wali kota dan bupati membuat video testimoni terkait himbauan larangan mudik dan memviralkan video kondisi di India.
Selain itu, jika nanti ada pemudik yang telah sampai, aparatur wilayah langsung melakukan karantina sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu aparatur wilayah diminta mempersiapkan fasilitas karantina.
"Kepala daerah diharapkan mempersiapkan skenario pengetatan,” kata Ridwan Kamil.*** (Chris Dale/Isu Bogor)