PR BOGOR - Kota Bogor akan memberlakukan 30 persen siswa sekolah tatap muka. Sejumlah alternatif disiapkan Dinas Pendidikan Kota Bogor, di antaranya menyusun jam masuk.
Sekolah tatap muka rencananya digelar pada Juli 2021 mendatang.
Dikutip PRBogor.com dari Pikiran Rakyat, dalam pembelajaran tatap muka, hanya dihadiri 30 persen dari kuota perkelas.
Baca Juga: Soal THR 2021, Menaker Ida Fauziyah Tegas 'Pengusaha Terlambat Membayar THR Dikenai Denda'
Dan 70 persen pembelajaran secara daring.
Alternatif lainnya, setiap kelas masuk bergantian mulai dari kelas 9, kelas 8 dan kelas 7 namun.
Sementara pilihan ketiga adalah sekolah per pekan dengan persentara 50 persen.
Ketiga skema itu menjadi pilihan dimana yang paling mudah memonitor siswa yang dipilih.
Baca Juga: Pantau Hilal 1 Ramadhan 1442 H Langsung, Link Live Streaming di Sini
Alternatif skema tersebut, lanjut Hanafi, tak hanya berlaku untuk SD dan SMP saja.
Sementara SMA, meski menjadi ranah provinsi, namun skemanya juga harus diperhatikan dan disamakan dengan SD dan SMP karena lokasinya berada di Kota Bogor.
"Alternatif ketiga dilakukan per-pekan, satu minggu sekali dengan jumlah 50:50 persen dan sepertinya ini lebih efektif karena bisa dimonitor kondisi siswanya," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi, Minggu 11 April 2021.
Hanafi pun menyebut jika Disdik Kota Bogor telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar terkait aturan tersebut.
"Jadi kami harus koordinasikan ke Satgas Covid-19 Kota Bogor, Dewan Pendidikan dan lainnya. Kami juga akan uji coba PTM beberapa sekolah yang sudah membuat video," kata Hanafi.
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), sekolah tatap muka dijadwalkan dibuka Juli 2021 mendatang.
Hanafi mengatakan, secara umum semua daerah mempersiapkan pelaksanaan tatap muka.
Nantinya pembelajaran tatap muka ini hanya kegiatan belajar mengajar saja alias kantin dan ekstrakurikuler belum diperbolehkan beroperasi, sehingga anak-anak harus membawa bekal dari rumah.
"Disdik mengambil langkah teknis dengan membentuk Satgas Covid-19 pelajar, beberapa sekolah sudah mempersiapkan sarana prasarananya."
"Mulai dari tempat mencuci tangan, desinfektan, cek suhu dan nanti dilakukan uji coba terlebih dahulu," kata Hanafi.
Khusus Sekolah Dasar (SD) kata dia, situasinya lebih pelik mengingat jumlah SD di Kota Bogor cukup banyak, siswanya pun banyak dan yang paling dikhawatirkan penerapan 3M, terutama jaga jarak sesama siswa.
Disdik Kota Bogor pun akan mempersiapkan dengan matang sebelum membuka sekolah, sementara TK dan Paud perlu ditinjau kembali mengingat resikonya lebih besar.
"Sebelum tatap muka, kami akan minta persetujuan orang tua melalui polling, apakah orang tua setuju sekolah dibuka atau tidak," imbuh Hanafi.
Pemerintah Kabupaten Bogor tetap melanjutkan uji coba sekolah tatap muka meskipun ada temuan dua siswa SMA yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan, uji coba dilanjutkan agar pada saat pelaksanaan sekolah tatap muka resmi pada Juli 2021 nanti, Pemkab Bogor siap menyelenggarakannya.
“Kita lanjut, kemungkinan sampai memenuhi syarat. Tanpa uji coba nanti justru malah tidak siap,” kata Ade Yasin, Jumat 9 April 2021.
Ade mengatakan, berdasarkan penelusuran Pemkab Bogor, para siswa yang teridentifikasi Covid-19 tersebut terpapar pada pekan pertama pelaksanaan sekolah tatap muka. Hal itu mengindikasikan jika mereka terpapar di luar kegiatan belajar mengajar.
“Jadi yang di Leuwiliang itu tanggal 11 Maret terkonfirmasi, sementara 9 Maret ternyata siswanya masih di Tasikmalaya dan sudah menjalani isolasi mandir."
"Sudah kita tracing, ada dua yang reaktif, tapi setelah di swab hasilnya negatif, “ ujar Ade.
Menurut Ade, kegiatan sekolah tatap muka di Kabupaten Bogor sejauh ini disiplin menerapkan sekolah tatap muka.
Sesuai aturan, sekolah yang siswanya terpapar Covid-19 langsung dihentikan kegiatan belajar mengajar d sekolah.
Pemkab juga akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan sekolah tatap muka.***