Network
PR BOGOR - Republik mengkampanyekan agar sistem monarki dihapuskan, dengan posisi Ratu diganti kepala negara demokratis yang terpilih.
Menyoali kabar ini, Graham Smith, CEO organisasi, mengatakan, Ratu Eizaebth II pada dasarnya memiliki otoritas teknis tetapi semuanya harus melalui Boris Johnson, sang Perdana Menteri.
Smith berkat, Ratu Elizabeth II memiliki banyak otoritas teknis, tetapi hampir selalu harus bertindak sesuai dengan keinginan Perdana Menteri.
Baca Juga: Pekan Depan Ice Cream Rilis, Tonton Juga Obrolan BLACKPINK Bersama Selena Gomez Via Video Call
"Ini sangat kabur dan membingungkan seperti apa sebenarnya konstitusi saat ini seperti yang kita lihat dengan prorogasi Parlemen," ungkap Smith kepada Express, Senin 24 Agustus 2020.
Menurutnya, Inggris harus mempunyai kepala negara yang independen, yang bisa memiliki kekuasaan terbatas yang disediakan ketika ada krisis atau jalan buntu.
"Mereka punya ini di tempat-tempat seperti Irlandia," ujarnya.
Baca Juga: Wacana Pendidikan Militer Mahasiswa, Setara Institut Bilang Pemerintah Sangat Terlihat Gagal Paham
CEO Republic juga memberi tahu, raja sifatnya melayani diri sendiri dan tidak memiliki otoritas nyata.
