Network
PR BOGOR – Elemen masyarakat dijadwalkan akan mengadakan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda dan Kedautaan Besar Prancis, Jakarta Pusat, Senin, 2 November 2020, besok.
Menanggapi rencana unjuk rasa tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Yusri Yunus mewanti-wanti agar massa yang akan turun ke jalan bisa menyampaikan pendapatnya dengan tertib tanpa anarkis.
“Kita mengimbau sampaikanlah apapun dengan damai, jangan bikin kerusuhan. Kita juga meminta tolong kepada korlap supaya jangan sampai terprovokasi kelompok provokator yang niatnya bikin rusuh,” ungkap Kombes Pol. Yusri Yunus saat dikonfirmasi, sebagaimana dilansir Pikiranrakyat-bogor.com dari PMJ News, Minggu, 1 November 2020.
Baca Juga: Lirik dan Terjemahan Lagu November Rain - Guns N' Roses
Yusri Yunus meminta para korlap agar tidak terpancing dan terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang memang sengaja berniat membuat kerusuhan.
“Itu harus dijaga, jangan sampai nanti masuk lagi kelompok-kelompok yang memang anarkis yang biasa pengin bikin rusuh,” sambungnya.
Mengenai jumlah massa, Yusri Yunus belum dapat memperkirakan jumlah personel yang akan dikerahkan untuk pengamanan unjuk rasa tersebut.
Baca Juga: Awal Bulan yang Baik, Pasien Sembuh Covid-19 Dua Kali Lipat dari Kasus Konfirmasi Positif Baru
Kendati begitu, kata dia, polisi menyatakan tetap siap mengawal aksi unjuk rasa yang akan berlangsung besok..
“Kita lihat besok lah (pengamanan). Kita belum tahu demo berapa orang, tapi kita siap mengamankan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengimbau seluruh pengunjuk rasa yang akan demo menyikapi pernyataan Emmanuel Macron dilakukan dengan tertib kalau bisa disampaikan dengan media yang tersedia.
Baca Juga: Sinopsis Film The Forbidden Kingdom Tayang di Bioskop Trans TV, Kisah Remaja Terobsesi Jadi Kung Fu
Dia mengingatkan jangan sampai ada fasilitas yang rirusak lantaran di Indonesia tidak ikut bertanggung jawab dengan pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron.
"Jadi kalau menyatakan pendapat, menyampaikan aspirasi, sampaikan dengan tertib dan tidak melanggar hukum. Sekali lagi tidak ada di sini yang harus ikut bertanggung jawab, apakah institusi atau perusahaan atau orang, yang ikut bertanggung jawab atau mendukung pernyataan Presiden Macron," ujar dia.***
