Network
PEMBRITA BOGOR - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tegaskan menolak usulan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Menurutnya, partainya menolak dengan tegas karena tidak melihat urgensi dalam usulan tersebut.
Dalam pernyataannya di DPP Partai Demokrat, Jakarta pada Jumat, 8 Maret 2023, AHY mengatakan, "Kami menolak secara tegas. Karena bagi kami, kami menolak tegas karena bagi kami tidak ada urgensinya."
AHY juga menyatakan bahwa Pemilu 2024 telah berlangsung dengan aman dan damai. Bahkan jika terdapat dugaan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), menurutnya, hal tersebut sulit untuk dibuktikan.
"Ini sebuah realitas dan tentunya sulit untuk melihat di situ ada bisa dikatakan kecurangan secara terstruktur masif," ungkap AHY.
Menyoroti perolehan suara Pasangan Prabowo-Gibran yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan paslon lainnya, AHY menyatakan bahwa bagi Partai Demokrat, hal tersebut tidak cukup kuat sebagai bukti kecurangan.
Ia menyebut, "Tapi bagi kami tidak cukup kuat karena jaraknya jauh, kecuali jaraknya cuma beda-beda tipis."
Pihak Partai Demokrat juga menilai bahwa wajar jika ada pihak yang memiliki argumentasi berbeda terkait hal ini.
AHY menambahkan, "Adapun AHY menilai sah-sah saja jika ada pihak yang mempunyai argumentasi berbeda."
AHY Klaim Prabowo-Gibran Menang karena Demokrat Rajin Kampanye
AHY mengklaim bahwa Partai Demokrat telah memperoleh banyak dukungan dari masyarakat terhadap Pasangan Prabowo-Gibran.
Ia menyatakan, "Kami mengonfirmasi dukungan masyarakat kepada Prabowo-Gibran itu selama berkampanye ke daerah-daerah."
Sebelumnya, tiga anggota DPR telah mendorong usulan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu dan Pilpres 2024 pada Selasa, 5 Maret 2024.
Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS, Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB, dan Aria Bima dari Fraksi PDIP adalah anggota DPR yang menyuarakan hal ini.
Luluk mengungkapkan bahwa selama mengikuti pemilu pasca reformasi, ia tidak pernah menyaksikan proses pemilu yang sebrutal seperti Pemilu 2024.***
