Network
PR BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas tentang percepatan penyerapan anggaran di enam kementeran dan lembaga, di Sitana Negara, Jakarta, Selasa 7 Juli 2020.
Diberitakan di Wartaekonomi.co.id, Kamis 9 Juli 2020, pada kesempatan tersebut, Jokowi kembali mengingatkan sejumlah menteri dam pimpinan lembaga negara yang mendapatkan jatah anggaran terbesar di Kabinet Indonesia Maju.
Jokowi mengutarakan permintaannya langsung kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, dan sejumlah menteri lainnya.
Baca Juga: Usai Marah-marah hingga Ancam Reshuffle, Jokowi Sindir Menteri: 3 Bulan WFH Kayak Cuti Malahan
"Ini Kemendikbud ada Rp70,7 triliun, Kemensos Rp104,4 triliun, Kemenhan Rp117,9 triliun, Polri Rp92,6 triliun, Kemenhub Rp32,7 triliun," kata Jokowi.
"Saya minta di kementerian dan juga di kepolisian ini dipercepat semuanya belanjanya," ujarnya.
Jokowi mengingatkan, pemerintah telah membatasi mobilitas orang sehingga banyak sektor terdampak.
Baca Juga: Fakta BTS Sebelum Debut, Jimin Latihan Keras hingga Hidungnya Mimisan, V dan J-hope Sempat Adu Opini
Misalnya sektor pariwisata, hotel dan restoran mengalami kerugian yang mendalam.
"Mobilitas dibatasi, hotel dan restoran langsung anjlok terganggu. Mal ditutup, lifestyle anjlok, terganggu. Terus, dalam situasi seperti ini siapa yang bisa menggerakkan ekonomi? Enggak ada yang lain kecuali belanja pemerintah," ungkapnya.
Karena itu, Jokowi meminta para menteri dan lembaga memiliki rasa krisis yang sama mengenai dampak ekonomi saat ini.
Baca Juga: Pank Ranjau Berujung Perceraian, Legenda Hollywood Johnny Depp Talak Sang Istri Amber Heard
Negara harus berkejaran dengan waktu dalam mengatasi dampak pandemi karena kalau tidak ancaman akan semakin mengerikan.
"Kalau enggak, ngeri saya, terus terang saya ngeri di kuartal III ini. Ini kuncinya di kuartal III," ujar dia.
"Saya melihat memang setelah kita rapat kabinet di sini ada pergerakan yang lumayan. Tetapi belum sesuai dengan yang saya harapkan. Sudah bergerak lebih baik, sudah bergerak lebih bagus, tapi belum," ucap Jokowi.
Baca Juga: Tak Ingin Calon Perwira TNI Polri Manja dan Merengek, Kapolri Tempatkan Akpol di Poso hingga Papua
Jokowi pun meminta Prabowo untuk menyetop belanja anggaran ke luar negeri melainkan dialihkan belanja pertahanan di PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad atau PT PAL.
"Yang bayar di sini, ya, yang cash, cash, cash APBN. Beli produk dalam negeri, saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini. Kepolisian juga sama," tutur dia.
"Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, rem dulu. Beli belanja yang produk-produk kita agar apa? Ekonomi kena trigger bisa memacu growth kita, pertumbuhan kita," ucapnya.***
Konten partner: Wartaekonomi
