Network
PR BOGOR - Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) sempat berbicara tentang bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipolisikan.
Menurut JK, perlu adanya keseimbangan atau check and balance dalam menjalankan demokrasi, salah satunya ialah dengan hadirnya kritik.
Namun yang terjadi seringkali pihak yang melayangkan kritik terhadap kebijakan pemerintah berakhir dengan pelaporan kepada pihak kepolisian.
Baca Juga: Sekeluarga Terinfeksi Covid-19, Aurel: yang Pernah Ketemu Kita, Please Check
Hal tersebut menjadi kontra atas pernyataan Presiden Jokowi yang mempersilahkan siapapun untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah.
"Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita," kata JK saat mengisi acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan PKS DPR RI secara daring, Jumat, 12 Februari 2021.
Pernyataan tersebut mendapat sorotan publik, tak terkecuali politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi melalui akun Twitter pribadinya @TeddyGusnaidi, ia mengaku merasa heran dengan pertanyaan JK tersebut.
Baca Juga: Ashanty dan Ketiga Anaknya Positif Covid-19, Asisten Beberkan Gejala yang Diderita
“Kata @Pak_JK, bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?,” tulis Teddy Gusnaidi sebagaimana dikutip PRBogor.com pada Senin, 15 Februari 2021.
Teddy Gusnaidi menilai caranya yakni dengan membuat janji dengan seorang dokter, lalu memeriksa ingatannya sendiri.
