Hari Antikorupsi Sedunia, Jokowi Tegas 'Meski Listrik di KPK Padam, Pemberantasan Tidak Boleh

- 16 Desember 2020, 14:23 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Hari Anti Korupsi, Presiden Jokowi: Berantas Korupsi Jangan ‘Padam’ walau Listrik KPK Padam /.*/ANTARA/Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden/pri
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Hari Anti Korupsi, Presiden Jokowi: Berantas Korupsi Jangan ‘Padam’ walau Listrik KPK Padam /.*/ANTARA/Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden/pri /

Selain itu, lanjutnya,  membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama.

“Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Jokowi.

Baca Juga: Ramalan Shio 2021, 3 Shio yang Diprediksi Bakal Temukan Jalan Mulus dalam Asmara

Selanjutnya Preseden Jokowi mengungkapkan, reformasi di sektor perizinan dan layanan publik yang tengah dilakukan pemerintah merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi.

“Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas,” tutur dia.

Sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak serta memengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah.

Baca Juga: Natal 2020, 5 Rekomendasi Lagu Natal versi BTS, Cocok untuk Dinyanyikan di Perayaan Natal

"Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital, seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit dan aplikasi-aplikasi lainnya,” ungkap dia.

Pembenahan sistem yang sedang dilakukan tersebut, ungkap Presiden, memerlukan dukungan pengawasan yang efektif. Baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah maupun pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah.

“Juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah,” paparnya.

Halaman:

Editor: Yuni

Sumber: Sekretariat Kabinet RI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x