PR BOGOR - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan presiden terpilih memimpin Indonesia selama tujuh atau delapan tahun masa jabatan.
Usulan ini lantas menuai pro kontra di kalangan publik, namun Partai Nasdem lebih condong menyetujui usulan MUI tersebut.
Nasdem justru akan menjadi 'teman' berdiskusi MUI menyusul adanya usulan masa jabatan presiden tersebut untuk kemudian mengkaji lebih dalam lagi.
Baca Juga: Lagu Dynamite BTS dan Lovesick Girls BLACKPINK Duduk di Chart Global Billboard
Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Willy Aditya kepada awak media, sebagaimana dilansir Pikiranrakyat-bogor.com dari RRI, Selasa, 20 Oktober 2020.
"Tentu mengapresiasi wacana yang dilempar MUI, NasDem siap untuk kemudian menjadi teman diskusi, kawan diskusi untuk kemudian kita melakukan kajian yang lebih mendalam karena harus proyektif. Tentu hal-hal seperti ini apa yang berkembang di tengah masyarakat, apalagi lembaga organisasi kemasyarakatan perlu kita tangkap masukan itu lalu kemudian kita kaji secara mendalam," kata Willy Aditya.
Willy menyampaikan, usulan masa jabatan presiden tujuh sampai delapan tahun tersebut dipertimbangkan demi efektifitas pemerintahan.
Baca Juga: Jelang Piala Dunia U-20, Menpora Belum Bisa Pastikan Soal Kehadiran Penonton di Stadion
Namun penilaian terhadap usulan itu dapat dilihat dari sisi sosial dan ekonomi. Namun penilaian itu tetap disesuaikan dengan sistem kenegaraan.
Publik juga dapat melihat dari political cost, social cost.
"Saya melihat tentu berbasiskan pada evaluasi sistem kenegaraan kita sejauh ini. Jadi pertimbangannya kita lihat efektivitas pemerintahan, political cost, social cost, lalu kemudian kita lihat pembangunan ke depan mana yang lebih efektif," ungkapnya.
Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 November Mendatang, di Kota Bogor Ada 150.000 Sampel Disiapkan di 25 Puskesmas
Menyikapi anjuran MUI, Willy menilai itu merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja. Bahkan menurutnya, pandangan MUI patut untuk dihormati.
Usulan MUI adalah sebuah ide yang bagus, namun perlu proses yang lebih matang.
"Nggak apa-apa, siapa aja bebas memberikan pendapat, nggak perlu kita batasi seperti itu. Nggak perlu alergi melihat tawaran seperti itu," tuturnya.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Terus Diperluas di Kabupaten Bogor Demi Mendisiplinkan Protokol Kesehatan
"Tentu kita bersyukur kalau MUI juga berpikiran untuk kemudian bagaimana sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan kita," sebut Willy.
"Ide ini bagus sekali, tapi proses juga harus kita lakukan secara lebih matang. Apa kemudian yang menjadi keputusan kemudian itu diambil secara bersama-sama tidak hanya oleh political society tapi juga civil society, itu akan mematangkan demokrasi kita," sambungnya.
Dalam usulan ini, kata Willy, Partai Nasdem siap menjadi teman diskusi untuk kemudian mematangkan dan memajukan demokrasi.
Baca Juga: Ingin Lihat Langsung Kualitasnya, Shin Tae-yong Undang Dua Pemain Keturunan Ikuti Pemusatan Latihan
Willy menyebut, dalam konteks ini, hal yang dapat disimpulkan adalah adanya kesadaran lebih maju dari MUI dan publik secara luas untuk kemudian mengevaluasi sistem pemilu dan juga pemerintahan Indonesia.
Diketahui, Komisi Fatwa MUI mengusulkan rancangan pembahasan masa periode presiden satu kali seumur hidup yang saja yang disampaikan dalam Munas MUI 2020.
Presiden terpilih dapat memimpin selama tujuh atau delapan tahun.
Baca Juga: NCT Rilis Music Video Berjudul From Home, Yuta: NCTzens Tidak Sendiri
"Usulannya begini, di presiden itu sekali saja, tapi ditambah 7 tahun atau 8 tahun gitu kan, tidak boleh dipilih kembali," ujar Hasanuddin kepada awak media, Senin, 19 Oktober 2020.***