PEMBRITA BOGOR - Pernyataan kontroversial Anies Baswedan mengenai kontrak politik yang tidak diteruskan memicu respons dari berbagai pihak, termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menyoroti klaim Anies terkait tuntasnya kontrak politik di Jakarta, menyebut bahwa ada beberapa yang belum terselesaikan.
Awiek menegaskan hal ini kepada wartawan. "Memang kontrak politiknya Anies dituntaskan? Ada juga yang belum kan," ucapnya pada Minggu (19/11/2023).
Baca Juga: Prabowo Subianto Sebut Dirinya Cocok dengan NU: Saya Ini Jenderal, Tukang Pijatnya Gus Dur
Awiek juga menyinggung program rumah DP 0 persen saat Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, mengkritik bahwa program tersebut belum sepenuhnya dituntaskan.
Dia menyerukan agar Anies tidak melempar isu yang tidak jelas dan menyadarkan bahwa peran Jokowi sebagai Presiden memiliki tugas yang lebih besar, sehingga tidak bisa dianggap tidak meneruskan kontrak politik Gubernur DKI.
Pernyataan Anies Soal Kontrak Politik Gubernur DKI
Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan Anies dengan menyebut bahwa yang dimaksud Anies sebagai kontrak politik yang tidak diteruskan adalah Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya.
Baca Juga: Anies Sebut Ada Pejabat DKI Sebelumnya yang Tidak Tepati Kontrak Politik, Orang itu adalah...
Mardani menyatakan kepada wartawan, "Mas Anies yang tahu. Tapi, Pak Jokowi memang cuma dua tahun di Jakarta. Tapi momentum memang kuat saat itu ke Pak Jokowi."
Mardani menekankan bahwa politik adalah pilihan untuk berkomitmen pada janji atau sebaliknya, dan rakyat akan menilai rekam jejak setiap pemimpin. Dia menyatakan, "Politik itu memang pilihan, jaga janji atau ambil momentum. Tapi apapun, sejarah akan mencatat semua pimpinan bisa dengan tinta emas atau tinta hitam yang kelam."
Kontroversi semakin memanas setelah Anies berkunjung ke Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di sana, Prof Siti Zuhro, perwakilan Bu Nyai, menanyakan bagaimana Anies akan menuntaskan kemiskinan, menekankan perlunya komitmen dan kontrak politik.
Baca Juga: Panitia Ijtima Ulama 2023 Ungkap Alasan Hanya Undang Anies-Cak Imin
Anies menjawab dengan mengklaim telah menuntaskan 23 janji politiknya di Jakarta, yang kemudian diinterpretasikan sebagai 150 program dan lebih dari 1.000 kegiatan.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah calon yang akan bersaing dalam pemilu mendatang.
Masing-masing pasangan calon mendapatkan dukungan dari berbagai partai politik. Anies-Muhaimin didukung oleh Partai NasDem, PKB, PKS, dan Partai Ummat.
Baca Juga: Kapan Debat Capres Cawapres Pilpres 2024 Digelar? Begini Rincian Format Baru dari KPU
Sementara itu, pasangan Ganjar-Mahfud mendapat dukungan dari Partai PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura. Prabowo-Gibran diusung oleh Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, Garuda, PSI, dan Prima, walaupun satu partai tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024.
KPU telah menetapkan jadwal penting, termasuk masa kampanye yang akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.***