PR BOGOR - Ekonom senior Faisal Basri mengusulkan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dihapus.
Sebab, Faisal Basri khawatir BUMN tumbuh tidak sehat dengan hadirnya pemimpin yang berasal dari kalangan profesional.
"BUMN ini dipimpin profesional swasta, ada (sebelumnya) Rini Soemarno, (sekarang) Erick, dan Wakil Menteri BUMN dan lain-lain sebelumnya profesional swasta semua," katanya, Senin 31 Agustus 2020.
Baca Juga: Pertamina Berencana Hapus BMM Premium dan Pertalite, Mulan Jameela Usul Harga Pertamax Diturunin
Baca Juga: Cangkang Sawit Andalan Ekonomi Masa Depan, Sekarang Baru Terekspor 18 Persen, Hasilkan USD250 Juta
Baca Juga: Siap-siap BLT BPJS Tahap 2, Kabar Bahagia Menaker Bilang Pegawai Tak harus Punya Rekening Bank BUMN
Dilaporkan di Warta Ekonomi, Faisal Basri menilai, hadirnya pemimpin dari kalangan profesional akan menjadikan BUMN antipersaingan.
Seperti contoh, perusahaan pelat merah mengimpor APD (Alat Pelindung Diri) kemudian dijual ke rumah sakit-rumah sakit.
Di lain sisi, pihak lain dilarang mengimpor APD sehingga menimbulkan keuntungan bagi BUMN.
Baca Juga: Vanessa Angel Jalani Sidang Perdana Dakwaan Narkoba Siang Ini, Diancam Pasal 62 UU No 5 Tahun 1997
Baca Juga: Bantah Berselisih dengan Risma Soal Pilkada, Hasto Kristiyanto: Semua Taat Pada Putusan Megawati
Baca Juga: Tidur Bareng Jadi Obat Rindu Wooga Squad V BTS, Park Seo Joon, dan Park Hyung Sik Usai Lama Berpisah
Selain itu, Faisal Basri menilai, saat ini apa yang dijalankan BUMN seolah tidak ada persaingan dengan pihak swasta. Padahal, BUMN akan maju apabila ada pesaingnya.
"Mereka lebih nikmat dengan power play-nya. Ini yang saya ngeri dengan BUMN, tentunya tidak sehat. Oleh karena itu, hapuskanlah (saja) Kementerian BUMN ini," ujarnya.***