PR BOGOR - Polisi mengungkap alasan mengapa KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tidak dibubarkan meski ada kerumunan dan tak berizin.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono tegas mengatakan tak ada izin atas gelaran Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang menyebabkan kerumunan dan sempat ada bentrok.
“Ya Polri tidak mengeluarkan izin,” tulis Irjen Pol Argo Yuwono melalui pesan singkat pada Jumat, 5 Maret 2021 seperti dikutip PRBogor.com dari Antara.
Baca Juga: Langkah Catur Jokowi dan Moeldoko, Dipo Alam: Bila Diam, Lahir Partai Demokrat Perjuangan
Namun, Irjen Pol Argo Yuwono belum memberikan jawaban terkait alasan pihaknya tidak membubarkan acara tersebut.
Di sisi lain, dalam jumpa pers lainnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, meski tak ada izin kerumunan namun ada pihak yang mengawasi.
Pengawasan dilakukan terkait penerapan protokol kesehatan, termasuk pengawasan dari Polda setempat.
Baca Juga: Ikatan Cinta Malam Ini 6 Maret, Andin Dalam Masalah Aldebaran dan Papa Surya Datangi Kantor Polisi
“Tentunya di sana ada satgas yang menangani itu."
"Semua kegiatan-kegiatan seperti itu akan dipantau oleh Polda setempat, masalah protokol kesehatan ada Satgas COVID-19 daerah masing-masing yang akan memantau itu semua,” kata Polri Brigjen Rusdi Hartono.
Pada KLB Partai Demokrat, menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) periode 2021-2025 yang mengalahkan Marzuki Alie.
Baca Juga: Penyesalan SBY Pernah Percaya dan Beri Jabatan Moeldoko, kini Bikin Partai Demokrat Pecah
Dalam sidang, Jhoni Allen membacakan voting dukungan peserta KLB yang lebih banyak memberikan suara kepada Moeldoko.
Terkait penetapan Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) periode 2021-2025 dalam KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tegaskan bahwa dalam tubuh Parta Demokrat tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan.
“Saya tegaskan, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan di Partai Demokrat. Saya, Agus Harimurti Yudhoyono adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate,” kata Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat, 5 Maret 2021.
Menurutnya, pelaksanaan KLB yang dilakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) adalah tindakan ilegal dan inkonstitusional. Sebab, tidak berdasarkan konstitusi partai.***