PR BOGOR - Komisi Pemberantas Korupsi (KPk) menegaskan agar penyelenggara Negara menolak keras untuk menerima gratifikasi atau hadiah dari warga sipil.
Imbauan ini diberikan KPK seiring dengan datangnya Imlek, yang merupakan hari perayaan besar bagi warga Tionghoa.
Memaknai Hari Perayaan Tahun Baru Imlek 2572, KPK mengimbau penyelenggara negara dan pegawai negeri (ASN) untuk menolak gratifikasi.
Gratifikasi dianggap pemberian suap sebagaimana diatur dalam Pasal 12B undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, rabat(diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainya.
Ancaman Pidananya bisa Empat sampai Dua Puluh Tahun penjara dan denda dari Rp200 juta hingga Rp1 miliar.
Baca Juga: Jelang Hari Valentine 2021, Berikut 30 Kata-kata Paling Romantis untuk Pasangan hingga Keluarga
Gratifikasi baik yang diterima dengan cara dalam negeri maupun luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik semua wajib ditolak oleh penyelenggara negara.
KPK mengimabu ASN untuk menolak keras gratifikasi yang dilarang pada kesempatan pertama.
Jika terpaksa menerimanya, maka akan masuk laporan ke KPK melalui unit pengadilan Gratifikasi (UPG).
Baca Juga: Ramalan Shio Hari Ini Sabtu 13 Februari 2021: Tikus dan Kerbau Beruntung, Macan?
Namun, ancaman pidana tersebut tidak berlaku, apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada Komisi Pemberantas Korupsi paling lambat 30 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 12C.
Informasi terkait mekanisme dan formulir pelaporan gratifikasi dapat menghubungi layanan public KPK pada nomor telepon 198.
Atau melalui aplikasi gratifikasi online atau daring (GOL), melalui tautan ini.***