PR BOGOR - Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Polana B Pramesti, mengatakan pemerintah daerah diharapkan aktif berkontribusi untuk menjamin kelancaran Pembelian Layanan atau Buy The Service (BTS).
Dalam penerapan BTS, ada beberapa Standar Pelayanan Minimal transportasi yang diterapkan oleh Kementerian Perhubungan.
Di antaranya keamanan (CCTV, ID card driver, dan tombol hazard), keterjangkauan (aksesibilitas dan tarif).
Baca Juga: Kota Bogor Rancang Sistem Transfortasi BTS, Begini Skemanya hingga Nasib Sopir Agkot
Lalu ada keselamatan (SOP pengoperasian kendaraan dan SOP keadaan darurat).
Kemudian kesetaraan (ketersediaan kursi prioritas), kenyamanan (suhu dalam bus, kebersihan, dan lampu penerangan).
Serta keteraturan (waktu tunggu, kecepatan perjalanan, dan waktu berhenti di halte).
Baca Juga: Untuk Sopir Angkot di Bogor, Kata Bima Arya Hanya Jadi Pangkal Masalah, Target 2024 Berkurang Total
"Ada kontribusi dari pemda yang diharapkan dapat diakomodasi," jelasnya.
Misalnya, menyediakan halte dapat berupa bus stop, halte existing, atau portable halte dan sebagainya.
“Kemudian diharapkan juga ada konversi angkutan kota dengan menyiapkan mekanisme misalnya angkutan kota menjadi 3:1 dengan bus," tuturnya.
Baca Juga: Hasil PSG vs Man City, Hujan Kartu Untungkan The Citizen di Leg 1 Liga Champions
Polana mengatakan, peran pemerintah daerah cukup besar.
Misal menyosialisasikan ke masyarakat umum, lalu membuat kebijakan prioritas terkait transportasi massal.
“Terakhir, diharapkan pemerintah juga membuat kebijakan yang lebih memprioritaskan angkutan umum lebih baik dari angkutan pribadi," kata Polana.
Sebelumnya, Kota Bogor bersama Kementerian Perhubungan, secara bertahap akan membenahi sistem transportasi.
Jelas Wali Kota Bogor, Bima Arya, Pemkot Bogor berencana menggunakan skema Pembelian Layanan atau Buy The Service (BTS).
BTS yang sudah dilakukan di sejumlah kota di Indonesia, kata Bima Arya sukses diterapkan.
Sejumlah kota yang menerapkan BTS saat ini dinilai Bima Arya memiliki kemajuan transportasi umum.
Namun, Bima Arya mengakui selama ini Pemkot Bogor mengalami kendala soal keterbatasan anggaran
Maka, langkah yang diambil adalah memperbaiki layanan transportasi di Bogor secara bertahap.
“Tapi, operasional ini lah yang harus dibantu (pemerintah pusat)," ujar Bima, dalam webinar yang disiarkan Youtube BPTJ 151 pada Rabu, 28 April 2021.
Secara terang-terangan, Bima Arya mengakatan jika dibandingkan seluruh kota di Jabodetabek, Bogor dikatakannya unik lantaran memiliki rasio angkot paling tinggi.
Dengan kondisi itu, kata dia wajar jika Bogor dijuluki kota sejuta angkot.
“Bagi kami ini salah satu pangkal permasalahan di Kota Bogor. Maka kita jadikan ini program prioritas nomor 1," kata Bima.
Bima Arya menargetkan 2024, jumlah angkot di pusat kota sudah sangat berkurang.
"Kalau bisa berkurang total bagus, (dan) jadi feeder semua," ucap dia.***