Network
PEMBRITA BOGOR - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel mengusulkan agar semua tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah. Ia menyampaikan usulan tersebut dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 4 September 2023.
Menurutnya, usulan masjid atau tempat ibadah lainnya sepenuhnya di bawah kontrol pemerintah seperti yang telah berlaku di Malaysia, Singapura, beberapa negara di Timur Tengah, hingga Afrika.
Rycko menjelaskan dengan usulan tersebut dilaksanakan maka pemerintah dapat mengawasi setiap agenda ibadah yang digelar suatu tempat ibadah. Tak hanya itu, pemerintah juga dapat mengawasi tokoh agama yang menyampaikan dakwah atau khotbah.
Baca Juga: Profil Arsjad Rasjid, Pengusaha yang Ditunjuk Jadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo
Dengan adanya usulan tersebut, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas, mengaku sangat menyesalkan atas usulan kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel agar semua tempat ibadah berada di bawah kontrol pemerintah.
Usul BNPT soal Rumah Ibadah Dikontrol Pemerintah Menuai Kritik
Anwar Abas menjelaskan, usulan tersebut merupakan sikap yang tidak benar, dan mengedepankan pendekatan security approach serta mengabaikan pendekatan yang lebih bersifat dialogis, objektif dan rasional hingga kepemimpinan yang bersifat otoritarianisme.
"Cara-cara kepemimpinan seperti ini biasanya dipergunakan orang dalam kepemimpinan yang bersifat otoritarianisme dan itu sudah jelas tidak sesuai jiwa dan semangatnya dengan falsafah dan hukum dasar negara kita yaitu Pancasila dan UUD 1945," ucapnya.
