Network
PEMBERITA BOGOR - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara prinsip telah menyetujui Proyek Kereta Api Ringan (Light Rail Transit/LRT) Bandung Raya dan tinggal memastikan tahapan yang akan dijalankan.
Bey mengatakan bahwa pihak Kemenkeu dan BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menilai proyek ini menarik jika ditawarkan kepada investor.
"Ini salah satu bentuk yang banyak memunculkan ketertarikan investor, kami bersama dengan PT SMI, Kemenkeu segera menyusun paket yang ditawarkan seperti apa," kata Bey, Senin, 19 Februari 2024.
Bey menceritakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kemenkeu mencapai kesepakatan terkait rencana pembangunan LRT Bandung Raya, setelah pada Senin (12/2) pihaknya bertemu dengan salah satu direktur pada Kemenkeu membahas perkembangan proyek itu.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Kemenkeu juga menyetujui koridor yang dibangun tidak hanya Utara-Selatan (Babakan Siliwangi-Leuwipanjang) namun juga yang membentang antara Barat-Timur (Leuwipanjang-Tegalluar) lewat skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Butuh Biaya Rp10 Triliun
Namun demikian, Bey menyebut dalam pertemuan itu belum didapat kepastian terkait pembiayaan APBN akan diperuntukkan untuk gerbong LRT ataupun hingga pembiayaan konstruksi.
Selain itu, meski target peletakan batu pertama masih belum jelas, Bey menilai pertemuan tersebut setidaknya memberikan kepastian pada nasib proyek transportasi massal tersebut.
"Saya ingin (groundbreaking) tahun ini, tapi ya gimana nanti. Yang penting ada kepastian dulu. Nanti misalnya tahun depan, tinggal gubernur terpilih nanti yang lanjutkan karena ini sangat diperlukan," ucapnya.
Berdasarkan kajian Bank Dunia atas Proyek LRT Bandung Raya yang diungkapkan oleh Pj Sekda Jabar Taufiq Budi Santoso, pada koridor Babakan Siliwangi-Leuwipanjang, membutuhkan biaya pembangunan sepanjang 10 kilometer tersebut membutuhkan biaya hingga Rp10 triliun.
