Network
PEMBRITABOGOR.COM - Peretas Bjorka kembali mencuri perhatian publik setelah kembali membocorkan data sensitif para pejabag. Kali ini, data yang diklaim berasal dari server Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) milik pemerintah Indonesia menjadi targetnya. Data yang dibocorkan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejumlah tokoh, termasuk Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri kabinetnya.
Insiden kebocoran data ini pertama kali terungkap dari unggahan akun X @FalconFeedslo pada Kamis, 18 September 2024.
Dalam unggahannya, akun tersebut menampilkan tangkapan layar yang berisi data pribadi berupa NIK dan NPWP dari beberapa menteri serta keluarga Presiden Jokowi.
"Seorang anggota breach forum mengklaim telah mendapatkan data dari Direktorat Jenderal Pajak. Data tersebut termasuk informasi pribadi milik otoritas pajak pemerintah Indonesia," tulis akun @FalconFeedslo.
Data yang diungkap termasuk informasi pribadi seperti nama lengkap, NIK, NPWP, alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir dari beberapa tokoh penting di Indonesia.
Selain data milik Presiden Jokowi, akun tersebut juga menyebutkan nama-nama anggota keluarganya seperti Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep yang turut menjadi korban kebocoran data. Tak hanya itu, data milik sejumlah menteri juga termasuk dalam daftar bocoran tersebut.
Menteri yang disebut-sebut terkena dampak kebocoran data ini antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Semua data pribadi mereka diduga akan disebarkan secara luas oleh peretas.
Lebih mengejutkan lagi, akun tersebut menyebut bahwa Bjorka juga menawarkan sebanyak 6 juta data NPWP dan NIK warga negara Indonesia lainnya untuk dijual dengan harga sekitar Rp150 juta.
"Sebanyak 6 juta data NPWP diperdagangkan dengan harga sekitar 150 juta rupiah, di dalamnya termasuk informasi seperti NIK, alamat, nomor telepon, email, dan lainnya," ungkap akun X @FalconFeedslo.
Dalam tangkapan layar yang beredar, Bjorka juga menyertakan sampel data yang berisi informasi pribadi milik Presiden Jokowi, keluarganya, dan beberapa menteri.
Namun hingga kini, belum ada konfirmasi apakah data yang tersebar tersebut benar-benar milik para tokoh tersebut atau hanya klaim dari pelaku.
Meskipun insiden kebocoran data ini belum dipastikan kebenarannya secara penuh, masyarakat Indonesia kembali menyoroti lemahnya perlindungan data pribadi di negara ini.
Kejadian serupa sebelumnya juga pernah terjadi pada tahun 2022, ketika data registrasi SIM prabayar sebanyak 1,3 miliar nomor ponsel warga Indonesia bocor dan dijual di forum online BreachForum.
Data yang bocor saat itu berisi NIK, nomor ponsel, operator seluler yang digunakan, dan tanggal registrasi.
Berdasarkan informasi dari akun Bjorka di forum breached.to, data tersebut diklaim berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Pada saat itu, data berukuran 87GB tersebut dijual dengan harga USD 50.000.
Kominfo Tanggapi Bocornya Data Jokowi
Menanggapi kejadian ini, pakar keamanan siber Alfons Tanujaya dilansir dari Pikiran-Rakyat.com sempat berkomentar bahwa data yang bocor tersebut tampak valid berdasarkan pengecekan acak terhadap beberapa nomor yang terdaftar.
"Datanya tampaknya cukup kredibel, dan setelah dilakukan pengecekan acak, nomor-nomor tersebut valid," ujar Alfons Tanujaya.
Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membantah bahwa data registrasi prabayar dan pascabayar tersebut berasal dari server mereka.
Dalam siaran pers resmi yang dirilis, Kominfo menegaskan bahwa mereka tidak memiliki aplikasi yang menyimpan data registrasi prabayar dan pascabayar.
"Berdasarkan pengamatan terhadap potongan data yang disebarkan oleh Bjorka, kami menyimpulkan bahwa data tersebut tidak berasal dari (server) Kementerian Kominfo," tegas pihak Kominfo dalam pernyataannya.
Meskipun demikian, Kementerian Kominfo tetap melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan sumber data dan menemukan apakah ada potensi kebocoran data dari lembaga lain di bawah pemerintah Indonesia.***
