Jokowi Tanggapi Data Dirinya Dijual oleh Bjorka: Wajar, Sudah Biasa ini di Negara Lain

Tayang: 20 September 2024, 16:00 WIB
Editor: Tim Pembrita Bogor
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers usai meresmikan pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (18/9).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers usai meresmikan pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (18/9). /Foto: ANTARA

PEMBRITABOGOR.COM - Nama Bjorka kembali membuat geger warganet setelah berhasil membobol data penting dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Data yang diambil termasuk informasi pribadi keluarga Presiden Joko Widodo.

Dalam data yang bocor, tercatat nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) milik Presiden Joko Widodo beserta keluarganya, seperti Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Tidak hanya itu, beberapa menteri dalam kabinet juga turut menjadi korban kebocoran data ini.

Kasus ini memicu respons cepat dari Presiden Joko Widodo yang memberikan pernyataan terkait pencurian data keluarganya.

Presiden Jokowi tegaskan dirinya sudah memerintahkan berbagai lembaga terkait untuk segera menangani kasus ini, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Keuangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Saya sudah instruksikan kepada Kominfo dan Kemenkeu untuk segera memitigasi masalah ini. Termasuk juga BSSN, saya minta untuk segera mengambil langkah cepat," ujar Jokowi ketika ditemui di Boyolali pada 19 September 2024.

Bjorka diduga kembali bocorkan data 6 juta warga termasuk di dalamnya data milik keluarga besar Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Bjorka diduga kembali bocorkan data 6 juta warga termasuk di dalamnya data milik keluarga besar Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Ia menambahkan, kebocoran data seperti ini bukanlah sesuatu yang baru terjadi di Indonesia dan bukan pula masalah yang hanya terjadi di dalam negeri.

“Kasus seperti ini juga terjadi di berbagai negara lain. Mungkin saja karena kelalaian dalam menjaga keamanan kata sandi atau sistem pengelolaan data,” jelasnya.

Jokowi juga menyoroti kemungkinan adanya kelemahan dalam sistem penyimpanan data yang tersebar di banyak tempat, sehingga memberikan peluang bagi para peretas untuk mengeksploitasi celah yang ada.

Halaman:

Tags

Terkini

Trending

Berita Pilgub