Network
PEMBRITABOGOR.COM - Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua bidang ini menjadi prioritas pemerintah dalam upaya membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas guna menyongsong Indonesia Emas 2045. Beberapa program inovatif diinisiasi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan di berbagai wilayah, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T).
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti, menjelaskan pentingnya perbaikan sistem pendidikan yang adaptif dan berkeadilan.
Salah satu fokus utama adalah mengatasi masalah putus sekolah yang meningkat akibat pandemi COVID-19 melalui Program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Program ini telah memberikan bantuan kepada jutaan siswa untuk melanjutkan pendidikan mereka, terutama dari kalangan ekonomi bawah.
"KIP menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk tetap melanjutkan pendidikan, bahkan hingga ke perguruan tinggi. Kami memberikan bantuan biaya kuliah agar mereka lebih percaya diri melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi," kata Suharti dalam acara Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Selasa, 17 September 2024.
Di daerah 3T, pemerintah tidak hanya fokus pada akses pendidikan, tetapi juga kualitasnya. Langkah-langkah afirmatif seperti peningkatan kompetensi guru melalui program reskilling dan upskilling, serta program Pendidikan Profesi Guru (PPG) diterapkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di wilayah tersebut.
Selain itu, Kemendikbudristek juga memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi anak-anak berprestasi dari daerah terpencil.
Pendekatan berbasis penilaian juga dilakukan melalui Asesmen Nasional untuk memantau kualitas sekolah di berbagai daerah.
"Program Kampus Mengajar tidak hanya membantu guru di daerah 3T, tetapi juga menginspirasi para siswa dengan kehadiran mahasiswa," tambah Suharti.
Salah satu dampak terbesar dari pandemi terhadap pendidikan adalah keterbatasan akses internet dan perangkat pembelajaran.
Tidak semua siswa dan guru memiliki akses yang memadai, yang mendorong pemerintah untuk menerapkan kurikulum darurat yang kemudian berkembang menjadi Kurikulum Merdeka.
Selama tiga tahun implementasinya, Kurikulum Merdeka berhasil menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan literasi dan numerasi.
"Pada sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka selama tiga tahun, peningkatan literasi dan numerasi jauh lebih signifikan dibandingkan sekolah yang baru menerapkannya," tegas Suharti.
Dalam sektor pendidikan vokasi, Suharti menyoroti dampak positif terhadap penurunan angka pengangguran.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), lulusan SMK yang berhasil memperoleh pekerjaan dalam satu tahun setelah kelulusan meningkat dari 32,1% pada tahun 2021 menjadi 38,4% pada tahun 2023. Lulusan diploma juga mengalami peningkatan serupa, dari 50,2% menjadi 58,6%.
"Hal ini membuktikan bahwa pendidikan vokasi telah membantu lulusan untuk lebih mudah masuk ke dunia kerja," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nunung Nuryartono, menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pembangunan SDM.
Menurutnya, pengembangan SDM harus mencakup seluruh fase kehidupan, mulai dari prenatal hingga usia lanjut, dengan integrasi sektor pendidikan, kesehatan, dan vokasi.
"Pembangunan SDM yang efektif harus mencakup setiap tahap kehidupan. Inilah yang menjadi kunci dalam menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masa depan bangsa," kata Nunung dalam forum yang sama.
Nunung juga mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia telah meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir, terutama dalam aspek kesehatan dan pendidikan.
Salah satu indikatornya adalah penurunan angka stunting, yang menunjukkan perbaikan nyata dalam sektor kesehatan.
Selain sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah juga berupaya menciptakan lapangan kerja melalui penguatan pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan dunia industri.
Pemerintah tengah membangun sistem informasi ketenagakerjaan yang akan menghubungkan lulusan pendidikan vokasi dengan sektor industri, terutama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Di kawasan KEK, sekolah vokasi akan menjadi salah satu sumber tenaga kerja terampil yang siap untuk memenuhi kebutuhan industri," jelas Nunung.
Kemenkes Jamin Angka Pelayanan Kesehatan di Indonesia Capai Lebih dari 98%
Dalam bidang kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, mengungkapkan bahwa sejak diluncurkannya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014, cakupan pelayanan kesehatan telah mencapai lebih dari 98% populasi Indonesia. Program ini memberikan akses layanan kesehatan yang lebih merata, termasuk di wilayah 3T.
"Program JKN berhasil memberikan perlindungan kesehatan yang luas. Tantangannya sekarang adalah memastikan kelangsungan program dengan memastikan peserta aktif dalam membayar iuran secara tepat waktu," jelas Dante.
Kementerian Kesehatan juga telah meluncurkan enam pilar transformasi kesehatan untuk menghadapi tantangan ke depan.
Pilar-pilar ini mencakup transformasi layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan.
Fokus utama Kemenkes adalah penurunan angka stunting, yang sejak 2013 berhasil turun dari 37% menjadi 21,5% pada tahun 2023.
Meski begitu, Dante menekankan bahwa masih ada tantangan besar dalam mencapai target penurunan angka stunting di bawah 20%, sesuai standar WHO.
Namun, ia optimis bahwa dengan intervensi yang tepat, target ini dapat tercapai dalam beberapa tahun mendatang.
Salah satu tantangan terbesar di sektor kesehatan Indonesia adalah minimnya rasio dokter terhadap jumlah penduduk.
Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 150 ribu dokter umum, dengan rasio 0,47 dokter per 1.000 penduduk. Rasio ini masih jauh dari standar WHO yang merekomendasikan 1 dokter per 1.000 penduduk.
"Jumlah dokter kita masih kurang sekitar 120 ribu untuk mencapai rasio ideal. Selain itu, distribusi dokter spesialis juga belum merata, dengan 59% terkonsentrasi di Pulau Jawa," ungkap Dante.
Sebagai solusi, pemerintah membuka lebih banyak kuota pendidikan dokter dan memberikan beasiswa khusus bagi putra-putri daerah yang bersedia kembali mengabdi di daerah asal mereka.
Transformasi dalam bidang pendidikan, vokasi, maupun kesehatan ini menjadi bagian penting dari upaya mencapai Indonesia Emas 2045, dengan SDM yang berkualitas sebagai fondasi utamanya.***
