Network
PEMBRITA BOGOR - Presiden Joko Widodo memilih tidak memberikan komentar terkait kritik yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional V PDI Perjuangan. Ia menilai bahwa hal tersebut merupakan urusan internal partai.
"Saya kira itu adalah internal partai. Jadi, internal PDI Perjuangan. Saya tidak akan mengomentari," ujar Jokowi singkat usai menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin malam, 27 Mei 2024.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Rakernas V PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat, 24 Mei 2024.
Dalam pidatonya, Megawati membahas berbagai isu mulai dari pemimpin otoriter populis, hingga reformasi untuk mewujudkan negara hukum demokratis.
“Terjadinya anomali demokrasi, secara gamblang dijelaskan oleh Dr. Sukidi, seorang pemikir kebhinekaan yang disegani. Sosok cendekiawan ini menjelaskan fenomena kepemimpinan paradoks yang memadukan populisme dan Machiavelli, hingga lahirlah watak pemimpin authoritarian populism (otoriter populis),” ujar Megawati.
Sukidi yang dimaksud Megawati adalah seorang cendekiawan sekaligus pemikir kebhinekaan dari kalangan Muhammadiyah.
Salah satu kritik yang juga disampaikan Megawati adalah mengenai revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Megawati menilai revisi undang-undang tersebut terkesan mendadak dan tidak mengikuti prosedur yang benar.
Selain itu, Megawati juga mengkritik revisi Undang-Undang Penyiaran yang menurutnya melanggar esensi produk jurnalisme investigasi.
Ia menilai perubahan tersebut dapat merusak kualitas dan integritas jurnalisme di Indonesia.
