Jumisih berkata harusnya buruh mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan risiko profesinya. Perppu Cipta Kerja dinilai membuat perlindungan buruh lewat BPJS jadi tidak jelas.
"DPR membahas RUU Kesehatan ini pakai perspektif mereka. Kita sebagai buruh gak pernah dilibatkan Termasuk soal jaminan kesehatan,"
"BPJS ini harusnya diatur secara independen karena dananya dari iuran buruh dan pengusaha. Harusnya pemerintah tidak ikut campur terlalu dalam soal jaminan ini," pungkasnya.
Baca Juga: MPL ID S11: Kenangan Alberttt Jalani Debut Resmi di RRQ Hoshi Season 6
Dapatkan update berita pilihan tentang Bogor, Jawa Barat, nasional, dan breaking news setiap hari dari https://bogor.pikiran-rakyat.com. Caranya klik link https://gnews/prbogor kemudian klik tombol ikuti. Setelahnya, Anda bisa mengetahui informasi terbaru.***