Network
PIKIRAN RAKYAT BOGOR - Di tengah merebaknya wabah COVID-19 yang kini melanda dunia, ribuan warga Israel lakukan aksi demonstrasi menentang kesepakatan pemerintah persatuan yang membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali berkuasa.
Pasalnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kini sedang bersiap diadili atas tuduhan kasus korupsi yang menjeratnya.
Sebagaimana diberitakan Aljazeera, para pengunjuk rasa menentang Netanyahu yang menjadi perdana menteri sementara dia adalah seorang tersangka kriminal.
Baca Juga: Dinyatakan Sembuh dari COVID-19, Pria Asal Inggris Ungkap Rahasianya
perjanjian pemerintah persatuan tersebut menurut para demonstran memberi Netanyahu pengaruh atas penunjukan hakim dan pejabat hukum, dengan maksud menyelamatkan Netanyahu dari masalah hukumnya sehingga "menghancurkan demokrasi".
Seharusnya, Netanyahu dijadwalkan mengikuti persidangan pada bulan depan dengan tuduhan penipuan, pelanggaran kepercayaan dan menerima suap.
Aksi protes para demonstran berlangsung pada hari Sabtu di pusat Rabin Square Tel Aviv dengan tetap menjaga jarak satu sama lain sesuai peraturan kesehatan yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan penularan COVID-19.
Baca Juga: Kontroversi Kematian Kim Jong-un Menyeruak, Satelit Deteksi Keberadaan Kereta Pribadinya
Para pengunjuk rasa, mengenakan topeng wajah, mengibarkan bendera Israel dan tanda-tanda menyerukan Netanyahu yang korupsi untuk diadili.
Berdasarkan laporan juru bicara kepolisian setempat mengatakan demonstrasi tersebut dihadiri oleh ratusan orang, namun berbeda dengan laporan media setempat yang menyatakan bahwa demonstran yang hadir mencapai ribuan orang.
Netanyahu dan mantan kepala militer Benny Gantz, pemimpin partai Biru menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan pada hari Senin setelah berminggu-minggu negosiasi untuk apa yang mereka sebut sebagai pemerintah "darurat nasional" yang dimaksudkan untuk mengarahkan negara melalui wabah virus corona.
Sumber artikel dari Pikiran-Rakyat.Com dengan judul "Ribuan Warga Israel Turun Aksi ke Jalan Gara-gara 'Ulah' Perdana Menteri Netanyahu"
Kesepakatan tersebut memberi Netanyahu dorongan signifikan ketika dia berjuang untuk mempertahankan kekuasaan sementara menangkis tuduhan korupsi.
Kesepakatan itu juga mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak mengenai penunjukan kunci, termasuk jaksa agung dan jaksa penuntut negara, yang memberikan Netanyahu hak veto atas para pejabat yang memegang kendali atas nasib hukumnya.***
