HOAKS atau FAKTA: Menko Luhut dan Tiongkok Rencanakan Pembunuhan Massal dengan Alat Tes Covid-19

PR BOGOR - Beredar kabar jika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Tiongkok sedang merencanakan pembunuhan massal terhadap pribumi.

Kabar ini dibagikan oleh akun Facebook Bunda Khumairah yang mengunggah gambar berupa tangkapan layar yang berisikan narasi bahwa Tiongkok dan Luhut bekerjasama untuk merencanakan pembunuhan massal terhadap pribumi dengan 40 ribu ton alat tes Covid-19.

Berikut narasi lengkapnya:

Baca Juga: Soroti Vaksinasi Perdana Jokowi, Mantan Politikus Demokrat: untuk Kebaikan Kita, Bukan Membahayakan

“HATI2 TES COVID ASAL CHINA BEKERJA SAMADGN LBP, RENCANA PEMBUNUHAN MASSAL UNTUK PRIBUMI, INI HIMBAUAN MENTERI AUSTRALIA, AGAR RAKYAT INDONESIA WAJIB MENOLAKNYAATAU MELAWAN MAAF INI PENTING !! JGN DISEPELEKAN, WAJIB DISAMPAIKAN KEPADA SELURUH RAKYAT INDONESIA. + Menkes menghalalkan spt tergesa2 mendaulat vaksin tsb legal Tampa uji akurat kitakah yg akan jd barometer uji coba”

Namun berdasarkan penelusuran fakta yang dikutip PRBogor.com dari Turn Back Hoax, Rabu, 13 Januari 2021, narasi yang mengklaim China bekerja sama dengan Luhut Binsar Pandjaitan untuk merencanakan pembunuhan massal terhadap pribumi adalah klaim yang keliru atau hoaks.

Faktanya, berdasarkan siaran pers No.SP-37/HUM/ROKOM/SET-MARVES/VI/2020 dari maritim.go.id bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia bekerja sama dalam mengoordinasikan  sumbangan alat-alat kesehatan sekitar 40 ton untuk pengendalian dan penangan wabah Covid-19 di Indonesia.

Baca Juga: Positif Amphetamine dan Methamphetamine, Suami Artis Nindy Ayunda Terancam 5 Tahun Penjara

Alat-alat kesehatan tersebut diangkut dan dijadwalkan tiba di Indonesia pada 26 Maret 2020.

Foto yang digunakan adalah Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton pada 17 Oktober 2019 yang menjanjikan akan meningkatkan pendanaan untuk organisasi ASIO (Australian Security intelligence Organization) yang kesulitan untuk memenuhi tuntutan dari undang-undang baru tentang intervensi asing, spionase, dan terorisme.